Medan-Mediadelegasi : Provinsi Sumatera Utara (Sumut) telah mengukir prestasi gemilang dengan meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas per 1 September 2025. Pencapaian ini lebih cepat dua tahun dari target yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. Predikat ini memungkinkan seluruh masyarakat yang berdomisili di Sumut untuk mendapatkan layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menekankan pentingnya optimalisasi layanan UHC bagi seluruh masyarakat. “Per 1 Oktober 2025, masyarakat yang memiliki KTP di wilayah Sumut bisa dilayani di fasilitas kesehatan (faskes) atau rumah sakit hanya dengan menunjukkan KTP saja,” ujarnya saat bertemu dengan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Nuim Mubarak, di ruang kerjanya di Medan, Selasa (9/9/2025).
Menurut Bobby, program UHC ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Sumut. Ia juga menyebutkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan salah satu poin dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk di bidang kesehatan.
Untuk memastikan program ini berjalan sukses, Bobby meminta seluruh perangkat daerah di Sumut untuk berkoordinasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa layanan UHC dapat dinikmati oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sumut tanpa terkecuali.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah I, Nuim Mubarak, menjelaskan bahwa pencapaian UHC di Sumut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Perpres tersebut menargetkan tercapainya UHC 98,6% dari jumlah penduduk dengan tingkat keaktifan 80%.
“Per 1 September, Provinsi Sumut sudah mencapai predikat UHC Prioritas. Capaian ini lebih cepat dari target dua tahun yang ditetapkan Gubernur Sumut dan Wakil Gubernur Sumut,” kata Nuim Mubarak, mengapresiasi kinerja pemerintah provinsi.
Nuim juga menegaskan komitmen BPJS Kesehatan untuk memastikan pelayanan di faskes dan rumah sakit berjalan optimal. Ia memperingatkan akan memberikan sanksi tegas bagi rumah sakit yang menolak melayani pasien yang tercover BPJS Kesehatan. Sanksi bisa berupa teguran hingga pemutusan kerja sama.
“Layanan bisa diputus jika tidak ada komitmen terhadap pelayanan masyarakat. Kalau ada yang membandel berulang-ulang, kami akan kasih teguran, terburuknya putus kerja sama,” tegas Nuim, menunjukkan keseriusan BPJS Kesehatan dalam mengawal program ini.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Muhammad Faisal Hasrimy, menambahkan bahwa penguatan sistem kesehatan nasional adalah salah satu program prioritas. Tujuannya adalah memastikan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan, atau UHC.
Faisal merincikan bahwa per 1 September 2025, kepesertaan JKN di Provinsi Sumut telah mencapai 100,20% dengan tingkat keaktifan 80,27%. Angka ini melampaui indikator UHC Prioritas yang ditetapkan.
“Nantinya akan dilaunching UHC Prioritas dengan nama Probis Sumut Berkah atau Program Berobat Gratis Sumut Berkah,” kata Faisal, memberikan bocoran mengenai nama program yang akan diluncurkan secara resmi.
Menurut Faisal, peluncuran program ini rencananya akan dilaksanakan pada akhir bulan ini. Nama Probis Sumut Berkah diharapkan dapat menjadi payung bagi seluruh inisiatif kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi.
Pertemuan penting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Sumut, termasuk Sekdaprov Sumut, Togap Simangunsong; Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugerah; Kepala BKAD Sumut, Timur Tumanggor; dan Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap.
Selain itu, hadir pula Kepala Biro Administrasi Pimpinan Ady Putra Parlaungan dan Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan, Rasinta Ria Ginting. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen kuat dari berbagai pihak untuk menyukseskan program kesehatan ini di Sumut. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
