Terlebih, kata Syahrul, yang bersangkutan menyinggung soal nama baik dan pembohongan publik.
“Pertanyaannya sekarang siapa yang membohongi publik, kalau ada masalah ya ungkap saja karena ini menyangkut uang rakyat dan tentu rakyat berhak tahu. Tolonglah, kalau ada masalah diselesaikan bukan cari pembenaran atau apologi seolah-olah keberadaan Dewan hanya sebagai tukang gosip, padahal seharusnya dia tahu bahwa tugas, fungsi dan wewenang DPRD diatur oleh Undang-Undang, nah dia udah tahu gak aturan mainnya,” ungkap Syahrul kesal.
Menurutnya, jika berbicara haruslah mempunyai data dan jangan asal bersuara , kerena bisa membuat orang sesat dan tersesatkan. “Gubernur Sumut diminta untuk mengevaluasinya,” sebutnya lagi. D|Red-06
