“Saya sangat mengapresiasi sikap tegas Presiden soal hak dan kesempatan beribadah bagi rakyat. Negara memang harus hadir dalam menyelesaikan persoalan umat beragama, jangan sampai agama dibawa ke wilayah politik,” ujar Romy.
Seharusnya, lanjut mantan aktivis gerakan reformasi tahun 1998 ini, Wali Kota Medan segera merespon arahan Presiden Jokowi, terkait mengenai kendala beribadah yang hingga saat ini masih dihadapi jemaat GEKI.
“Saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan saudara kita umat Nasrani yang mereka dilarang beribadah dengan alasan adanya surat keputusan bersama (SKB) dua Menteri yang mengatur peribadatan, apalagi itu terjadi di ruang publik seperti hotel, mall atau plaza,” tambahnya.
Romy menegaskan, tidak boleh ada upaya melarang orang untuk beribadah maupun membangun rumah ibadah, karena setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.
“Agar kondusifitas Kota Medan terjaga, saya usulkan sebaiknya SKB dua menteri segera di revisi, mengingat dinamika yang tumbuh di masyarakat juga harus menjadi pertimbangan objektif dan proporsional,” tuturnya. D|Med-AS
