Jakarta-Mediadelegasi: Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya mengatakan pemerintah Indonesia memiliki dua cara untuk mendapatkan restu mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza. Restu ini diperlukan untuk memastikan pengiriman pasukan dapat berjalan lancar.
“Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” kata Sjafrie. Indonesia dan PBB telah lama bekerja sama dalam pengiriman pasukan perdamaian ke daerah konflik seperti Afrika dan Lebanon. Untuk mendapatkan restu PBB, diperlukan pendekatan dan komunikasi antar kepala negara agar tercipta kesepakatan internasional.
Alternatif lainnya, Indonesia harus mendapatkan dukungan dari negara-negara yang dinilai kompeten dalam konflik di Gaza. “Bagi negara-negara Arab, yaitu Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar dan Uni Emirat Arab, jika mereka menyatakan silakan, maka Indonesia dengan senang hati akan melibatkan,” jelas Sjafrie. “Tentu saja (termasuk) Israel, karena Israel adalah bagian yang sangat kompeten di dalam persoalan ini,” tambahnya.
Sejalan dengan upaya tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen (Mar) Freddy Ardianzah memastikan bahwa TNI menyiapkan 20.000 personel yang kompeten dan berpengalaman untuk menjalankan misi perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
Freddy mengatakan bahwa puluhan ribu prajurit ini terbiasa menjalankan misi operasi militer selain perang (OMSP) di dalam maupun luar negeri. “Personel tersebut berasal dari satuan yang rutin menjalani pembinaan OMSP dan misi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga kemampuan dasar, interoperabilitas, kesiapsiagaan logistik, dan operasi di berbagai medan sudah terbentuk,” kata Freddy pada Sabtu (15/11).
Seluruh 20.000 personel yang akan dikirim terdiri dari pasukan di bidang kesehatan dan satuan Zeni untuk pembangunan konstruksi. Tugas mereka adalah membuka layanan kesehatan bagi warga korban perang sekaligus membangun infrastruktur dan fasilitas umum.
