Terungkap saat Sidang, Para Rekanan Hanya Tinggal Teken Kontrak Pengadaan Buku

Selasa, 4 Mei 2021 - 20:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan- Mediadelegasi: Terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Negeri (PN) Medan ruang Cakra 2 perkara dugaan korupsi kegiatan pengadaan buku panduan pendidikan SD dan SMP TA 2020 sebesar Rp 2, 3 Miliar terdakwa terdakwa Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi, Senin (3/5/2021).

Terungkap, beberapa direktur dari 10 rekanan yang dilaporkan seolah mengerjakan proyek pengadaan buku panduan yang dihadirkan tim JPU di Kejari Tebingtinggi hampir senada menyatakan hanya tinggal meneken berkas kontrak pekerjaan.

Dua atau 3 pekan kemudian para rekanan yang biasa ikut tender pekerjaan di dinas tersebut disuruh saksi Juli Ningsih, salah seorang staf di Pembinaan Pendidikan Dasar di Disdik Kota Tebing Tinggi untuk menyerahkan cek yang nilainya tidak ditulis (sengaja dikosongkan).

Menjawab pertanyaan Hakim ketua Jarihat Simarmata, para saksi baik yang perusahaannya dipinjamkan atau tidak dijanjikan saksi Juli Ningsih ‘fee’ 1,5 hingga 2,5 persen dari nilai pagu pekerjaan.

Namun anehnya dalam keterangannya, saksi mengaku tidak mengetahui persis berapa besarnya pagu pekerjaan.

“Itu makanya saudara kenapa.mau meneken berita acara pekerjaan proyek yang nilai pekerjaannya saja saudara tidak tahu. Tahu nggak saudara? Akibat perbuatan saudara meneken-neken gitu aja keuangan negara dirugikan,” cecar hakim anggota Felix Da Lopez kepada saksi Yoga selaku Direktur CV Tiga Putra.

BACA JUGA:  PWI Sumut Gelar Pentas Parodi Ala Wartawan

Saksi kemudian percaya saja meneken berkas kontrak pekerjaan karena sudah lama mengenal para pejabat di Disdik Tebing Tinggi. Yoga mengaku dihubungi saksi Juli Ningsih untuk memberikan profil perusahaan yang dipimpinnya dan dijanjikan akan mendapatkan ‘fee’ 2,5 persen.

Hal senada.juga diungkapkan para saksi lainnya yakni Hamri selaku Direktur CV Tri Putra, Viktor Situmorang (Direktur CV Victory) dan Hendra (Direktur CV Samba).

Hanya saja menurut saksi Viktor Situmorang, dirinya bukan dihubungi saksi Juli Ningsih. Melainkan oleh Hendra, Direktor CV Samba. Informasi dari saksi Hendra, imbuhnya, proyek dimaksud menurut Juli Ningsih ‘punya’ terdakwa Efni Efridah yakni Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar di Disdik Kota Tebing Tinggi.

“Keterangan saudara harus jelas. Ada saudara mengkonfirmasi hal iti dengan Efni Efridah?,” cacar penasihat hukum terdakwa Efni Efridah dan dijawab saksi dengan menggelengkan kepalanya.

Karena perusahaannya dipinjam saksi Hendra, dirinya sempat dijanjikan akan mendapat komisi 1,5 persen dari nilai pagu yang dia sendiri tidak tahu berapa namun langsung meneken berita acara pekerjaan karena alasan percaya begitu saja.

Tidak Cetak Buku

Menjawab pertanyaan hakim ketua, para direktur perusahaan itu secara terpisah mengatakan, tidak ada cetak buku dan tidak ada menerima uang pekerjaan pencetakan buku panduan maupun ‘fee’ yang dijanjikan saksi Juli Ningsih.

BACA JUGA:  Bobby Nasution Dekati Partai Politik ini untuk Pilgub Sumut

Namun ketika dikonfrontir Jarihat Purba, terdakwa Efni Efridah dalam.persidangan secara video conference (vidcon) membantah ada menyuruh saksi Juli Ningsih menghubungi para rekanan untuk mendapatkan profil perusahaan para rekanan. Sebab dirinya sama sekali tidak masuk dalam unsur kepanitian pengadaan buku panduan.

Sementara mengutip dakwaan, sejumlah kejanggalan ditemukan dalam pengadaan buku senilai Rp2,4 miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2020, di antaranya dengan cara Penunjukan Langsung (PL) pekerjaan kepada 10 rekanan.

Diantaranya, CV Bina Mitra Sejagat, CV Dita Perdana Abadi, CV Makmur Bersama, CV Nandemo Aru, CV Tri Putra, CV Raja Mandiri, CV Samba, CV Sinergi, CV Tiga Putra Jaya serta CV Viktory.

Sedangkan hasil penghitungan tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumut, kerugian keuangan negara mencapai Rp2,3 miliar.

Terdakwa H Pardamean Siregar didakwa dengan dakwaan primair, Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair, pidana Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. D| Med-Sahat MT Sirait

4 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Unpad dan Poltekbang Medan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Tak Sekadar Rayakan HUT Golkar, Maruli Siahaan Hadirkan Kepedulian untuk 200 Pejuang Kehidupan di Medan
BPK Bongkar Masalah Beton Lapangan Merdeka Medan, Rp27,83 Miliar Jadi Sorotan
Miliaran Rupiah untuk BBM, BPK Temukan Masalah di Dishub Medan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Zulham Efendi Minta Pemko Medan Sigapi Teror Buaya Muara di Siombak
Pemko Medan Optimalkan Fitur E-Audit Cegah Fraud Pengadaan Barang dan Jasa
Satu Barisan Lawan Narkoba, Golkar Sumut Siap Bersinergi dengan Polda Sumut
HUT ke-62 Golkar: Andar Amin Harahap Pimpin Ziarah di TMP Medan

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 20:10 WIB

Unpad dan Poltekbang Medan Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:47 WIB

Tak Sekadar Rayakan HUT Golkar, Maruli Siahaan Hadirkan Kepedulian untuk 200 Pejuang Kehidupan di Medan

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:40 WIB

BPK Bongkar Masalah Beton Lapangan Merdeka Medan, Rp27,83 Miliar Jadi Sorotan

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:11 WIB

Miliaran Rupiah untuk BBM, BPK Temukan Masalah di Dishub Medan, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Selasa, 27 Oktober 2026 - 10:54 WIB

Zulham Efendi Minta Pemko Medan Sigapi Teror Buaya Muara di Siombak

Berita Terbaru