Samosir-Mediadelegasi: DPRD Samosir melaksanakan rapat pembahasan anggaran digelar di Hotel Atsari Parapat, Kabupaten Simalungun pada Selasa (16/11/2021) kemarin. Hal itu jadi perbincangan hangat dan menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat Samosir, khusunya para netizen yang tentu ingin tau mengapa rapat itu dilakukan di luar Kabupaten Samosir.
Menanggapi itu, Wakil ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon menjelaskan berbagai alasan kenapa diadakanya rapat pembahasan anggaran di luar Samosir.
“Tidak ada anggaran khusus untuk pembahasan APBD, yang difasilitasi pemerintah hanya tempat pertemuan dan konsumsi. Terkait fasilitas lain dibayai dewan masing masing,” ujarnya saat disembangi Wartawan di Hotel Atsari Parapat.
Lebih lanjut dia menjelaskan, soal biaya yang dipergunakan pada saat rapat di Hotel Atsari yang berada di Kabupaten Simalungun itu.
“Dari mana dewan misalnya membiayai masing masing, kita hanya melaksanakan pembahasan ini perjalanan dinas seperti yang biasa, dan itu adalah dibiayai dari sekretariat DPRD rutin. Bahkan tahun sebelumnyapun sudah pernah,” jelasnya.
Nasib Simbolon menganggapi bahwa rapat pembahasa anggaran yang diadakan diluar Kabupaten Samosir ini, akan lebih efektif dan tidak mengganggu program pemerintah.
“Yang paling utama kita supaya pembahasan efektif dan efisien. Terkait pembahasan, kita tidak mengganggu program pemerintah, kita jadwalkan misalnya hari ini enam, tujuh SKPD hari ini tujuh yang hadir, besok jadwal merekah tujuh ya tujuh yang datang,” katanya.
DPRD Samosir Gelar Rapat di Hotel Selama 5 Hari
Sesuai keteranganya Pertemuan di Hotel Atsari Parapat akan dilakukan selama lima hari, empat hari untuk pembahasan dan hari Sabtu Finalisasi, supaya hari Senin bisa digelar rapat Paripurna DPRD Samosir.
Karena menurutnya sudah satu pembelajaran kalau membuat rapat pembahasan di Samosir, rapat sering tidak Kuorum karena para peserta rapat pulang.
“Jadi pandangan masyarakat, pandangan publik, seakan akan DPRD itu adalah belum Sinkronisasi dengan Pemerintah dan masih ada tujuan tujuan lain, maka terjadilah deklot apa segala macam, itu yang kita hindari,” bebernya.
Menurutnya pembahasan tersebut akan berlangsung alot, karena harus menyesuaikan Uang yang ada dengan program unggulan Bupati seperti pembelian alat berat, BPJS dan Beasiswa berprestasi.
“Pembahasan ini alot nanti, karena uang kita hanya delapan ratus milyar, tapi program unggulan Bupati harus sembilan Eksavator. Kalau sembilan misalnya Eksavator, bagaimana mereka mengelolah ini dan bagaimana biaya operasionalnya dengan keadaan uang yang ada,” katanya.
Untuk mencapai program unggulan Bupati ini kata Nasib Simbolon, akan direncanakan pengurangan Tenaga Harian Lepas dengan jumlah yang besar.
“Maka mereka mengasumsi untuk menutupi pembiayaan ini, diwacanakan pengurangan THL (Tanaga Harian Lepas-red) empat ratus orang. Boleh kalau dari segi anggaran, tapi dari segi kemanusiaan “songondia muse” (bagaimana lagi-red),” pungkasnya.
Padahal menurut Nasib Simbolon, mereka Tenaga Harian Lepas yang dimaksud sudah ada yang bekerja sejak Tahun 2005. “Makanya ini jadi argumentasi yang betul betul nanti harus kita pahami,” katanya.
Kendati demikian, menurut Nasib Simbolon masih ada opsi lain yang harus dilakukan pihak pemerintah untuk mencari solusi, yang terbaik untuk para THL antaralain mengurangi honor dari yang biasanya.
“Kami pertahankan dulu dalam masa pandemi ini, tetapi kami tegaskan pada OPD, silahkan dalam perpanjangang misalnya SK tenaga THL ini di evaluasi. “Kan ada kriteria” apakah itu loyal, apakah disiplin, apakah berkinerja baik, ya sudah! disitulah kewenangan,” tegasnya. (D|Sam-59)
