Tapsel-Mediadelegasi: Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H Syahrul M Pasribu SH membagi pengalamannya dalam mencegah penyebaran pandemi covid-19 di Tapsel. Kegiatan webinar secara virtual itu dilaksanakan di Gedung Aula Sarasi II Kantor Bupati Tapsel, Rabu kemarin.
Seminar berjudul, pemimpin di badai pandemi, Sumatera Utara bangkit itu, Bupati Tapsel menjelaskan tentang pola yang ditempuhnya dalam menghadapi wabah covid-19.
Setelah pemerintah pusat menetapkan bahwa virus corona adalah bencana non alam yang harus segera ditangani, dengan sigap Pemkab Tapsel pada tanggal 16 Maret sudah melakukan pertemuan di tingkat OPD dan Kecamatan yang hasilnya menetapkan status tanggap darurat dan membentuk gugus tugas, dilanjutkan dengan tindakan penerapan belajar dari rumah bagi murid sekolah mulai tanggal 21 Maret 2020 hingga saat ini.
Dikatakan, untuk percepatan penanganan wabah ini, Bupati Tapsel menginstruksikan membuka posko di seluruh kecamatan yang dipusatkan disetiap puskemas dan diaktifkan 24 jam, demikian juga halnya terhadap pos chek point di tiap pintu masuk ke wilayah Tapsel.
“Begitu juga di gugus tugas, relawan covid yang ada disetiap desa dan Kelurahan di seluruh kecamatan juga mendirikan pos di desa/kelurahan masing-masing. Sampai di pertengahan April gugus tugas di Tapsel semakin kami perkuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, melibatkan seluruh Forkopimda sebagai wakil ketua dalam gugus tugas dan pimpinan OPD memiliki tanggung jawab terhadap Kecamatan yang menjadi binaannya,” terangnya.
“Inilah kegiatan yang selalu dilakukan Pemkab Tapsel, menghadapi keadaan itu kita tidak boleh larut dan pasrah dalam menghadapi covid-19, tetapi harus terus berupaya mencegah penyeberannya,” ungkapnya.
Protokol Kesehatan
Menurutnya, setelah ada istilah new normal life atau tatanan hidup baru, dengan para Forkopimda secara bersama-sama sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan para pemangku kepentingan yang ada termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta tokoh pemuda dalam menyongsong tatanan hidup baru.
Disampaikan, aksi itu merupakan salah satu cara untuk melibatkan seluruh elemen dalam mengedukasi, mensosialisasikan dan mensimulasikan tatanan hidup baru di tengah masyarakat hidup produktif namun aman terhadap wabah covid sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sosial ekonomi, sosial keagamaan dan kegiatan sosial lainnya dengan terus menerapkan protokol kesehatan.
Sehingga kedepannya masyarakat kita terbiasa dengan memakai masker dan selalu cuci tangan serta jaga jarak dalam setiap aktifitas dan menghindari keramaian bila tidak terlalu penting sehingga menjadi budaya baru di tengah masyarakat.
Pada sektor kesehatan, pihaknya telah membenahi Rumah Sakit Sipirok utamanya ruang isolasi walaupun Rumah Sakit kita ini bukan Rumah Sakit rujukan, menyiapkan rumah karantina dan memenuhi kebutuhan puskesmas dalam menangani wabah covid ini.
Pada sektor ekonomi, pihaknya memberdayakan UMKM untuk ikut berperan seperti dalam pembuatan masker memakai bahan batik dan tenun yang merupakan produk unggulan daerah kita sehingga mereka tetap produktif di tengah pandemi ini.
“Begitu juga halnya di sektor pangan tetap kita kawal karena hampir 80 % masyarakat kita adalah petani. Sebagai informasi, Tapsel juga merupakan salah satu penyanggah/ penyedia pangan di Sumatera Utara, pada tahun 2019 Tapsel menghasilkan produk untuk beras 137 ribu ton, sementara kebutuhan beras kita hanya 38 ribu ton sehingga Tapsel surplus beras sebesar 65 %,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak SH MH Cfra, yang juga menjadi nara sumber pada kegiatan itu menyampaikan, dalam menghadapi situasi saat ini, ada dua hal yang perlu di perhatikan, dari sisi hukum mendorong lahirnya perubahan-perubahan dan penyesuaian akibat pandemi. Hukum dapat berubah dengan adanya pandemi saat ini.
“Hal kedua karena dalam situasi ini mengharuskan kita berubah pola-pola komunikasi, yang selama ini pola komunikasi formal lewat kontak langsung, bergeser menjadi pemanfaatan teknologi ini akibat dari wabah covid-19,” ucapnya.
Tindakan Cepat
Dijelaskan, dalam menghadapi wabah ini dibutuhkan tindakan atau kebijakan cepat dan berani mengambil keputusan. Dalam situasi ini perlu tindakan yang cepat. Karena rakyat perlu ditolong, dibantu, serta sejalan dengan itu, ekonomi harus tumbuh tanpa mengesampingkan betapa sangat pentingnya kesehatan.
“Kepala daerah tidak ada pengalaman dalam menangani hal ini. Oleh sebab itu perlu tindakan cepat, tetapi dalam sisi menolong masyarakat, menggerakkan roda pembangunan tetapi aman, tanpa ada niat dalam kesempitan mengambil kesempatan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Barita Simanjuntak yang pernah berkunjung langsung ke daerah Tapsel, juga menyampaikan apresiasi atas penerimaan WTP 6 kali secara berturut- turut.
Tentunya, hasil itu didapat Tapsel karena Birokrasi bekerja sungguh-sungguh dan mendapat dukungan dari Rakyat dan program pembangunan bukan yang dipaksakan tetapi melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dengan menterjemahan dan mempadukan suasa pergerakan sosial dan kultural dan fungsi Pamong dari Pemkab Tapsel.
“Ini merupakan modal yang tepat dalam hal tindakan cepat untuk rakyat tetapi bisa di pertanggung jawabkan. Ini sebagai contoh saja bagaimana seluruh Bupati dalam Webinar ini memiliki potensi masing-masing. Peran yang mengambil keputusan, apabila khawatir pada saat mengambil keputusan, akan berakibat lambatnya penanganan pada kebutuhan masyarakat (kepentingan rakyat, diatas kepentingan apapun) dengan itikad baik pemerintah harus berpengang pada tranparansi, akuntabilitas,” ungkapnya.
Ketua Komisi Kejaksaan RI berharap dengan melihat semangat yang di berikan Bupati yang di Sumut, semoga lima tahun kedepan bisa melahirkan pemimpin – pemimpin yang kompeten di tingkat nasional sehingga menghilangkan pemikiran bahwa kepala daerah yang ada Sumut selalu bermasalah.
Wakil Gubernur Sumatera Utara Drs H Musa Rajekshah, MHum menyampaikan, pandemi covid-19 merupakan hal baru di seluruh dunia dan menjadi sebuah pelajaran bagi semua.
“Sebelum wabah ini menyebar, dunia dipengaruhi dengan berbagai gejolak politik, ekonomi dan masih banyak lain. Tetapi dengan pandemi covid-19 yang tidak terlihat dengan mata, bisa mengakibatkan pergolakan dunia,” sebutnya.
Diharapkan, dalam penanganan covid-19 tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah atapun Forkopimda yang bekerja sendiri tetapi agar semua lapisan masyarakat harus ikut serta dalam menangani wabah ini.
Belum Tahu Wabah Berakhir
Menurutnya, terkait dengan bantuan sosial yang baru baru ini di salurkan, menimbulkan keributan di berbagai daerah disebabkan data terpadu kesejahteraan sosial yang di peroleh belum uptudate.
“Ini merupakan hal yang perlu betul-betul kita benahi kedepan karena dalam kegiatan apapun data kependudukan sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Begitu juga di sektor kesehatan. Menurutnya, masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan. Agar kedepan semua rumah sakit yang ada di Sumut bisa memberikan pelayanan terkait pandemi covid-19.
“Itu disebabkan belum ada satu dokter atau satupun ahli yang bisa memastikan bahwa wabah ini kapan akan berakhir. Kita juga harus sama-sama berfikir agar ekonomi Sumut bisa bangkit lagi serta begitu juga dengan menghadapi new normal, agar masyarakat kita bisa patuh dengan protokol kesehatan,” jelasnya.
Lewat sambutan yang disampaikan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Drs Martuani Sormin Siregar MSi menyampaikan, sesuai dengan motto ‘bersama kita bisa’, begitu juga dalam menangani dan menanggulangi covid ini. Setiap elemen masyarakat harus berperan aktif.
Adapun nara sumber pada kegiatan webinar itu adalah, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak SH.MH.Crfa,Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin Siregar, M,Si, Bupati Tapanuli Selatan H.Syahrul.M.Pasaribu, SH Bupati Tapanuli Utara, Drs, Nikson Nababan, Msi, Bupati Tapanuli Tengah, Bachtiar Ahmad Sibarani, Bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, Bupati Dairi, Drs, Eddy Kaleng Ate Barutu, Direktur Pasca Sarjana USU, Prof. Dr. Robert Sibarani, Ms, serta moderator dalam kegiatan Webinar pimpinan di badai pandemi, Sumatera Utara bangkit Gito Pardede koordinator wilayah GMKI Sumut-NAD. D|Plu-12
