Medan-Mediadelegasi: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar debat pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Sumut 2024 di Hotel Grand Mercure Medan, Rabu (30/10) malam dengan mengusung tema Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat.
Debat publik Pilkada Sumut 2024 tersebut diikuti dua pasang calon gubernur dan wakil gubernur yakni pasangan Bobby Nasution-Surya nomor urut 1 dan Edy Rahmayadi-Hasan Basri nomor urut 2.
Dalam sesi tanya jawab seputar pelayanan kesehatan, cagub Sumut Bobby Nasution mengemukakan bahwa banyak rakyat di seluruh Provinsi Sumut masih membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis dengan hanya menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).
Program layanan kesehatan dengan hanya menggunakan KTP, kata Bobby, telah diterapkan di Medan sejak dirinya mengemban tugas sebagai walikota Medan.
Dikatakan Bobby, layanan kesehatan gratis dengan menggunakan KTP juga bisa diberlakukan oleh Pemprov Sumut di seluruh kabupaten dan kota.
Sayangnya, sebut dia, program layanan kesehatan dengan menggunakan KTP tidak bisa direalisasikan oleh Edy Rahmayadi selama lima tahun mengemban tugas sebagai gubernur Sumut periode 2019-2024.
Bobby memastikan penerapan program pelayanan kesehatan dengan menggunakan KTP bukan hal sulit bagi Pemprov Sumut yang setiap tahun mengelola anggaran hingga sekitar Rp14 triliun lebih jika dana yang dialokasikan ke sektor kesehatan tepat sasaran.
Sayangnya, lanjut dia, layanan kesehatan berbasis Universal Health Coverage (UHC) tersebut belum diterapkan oleh Gubernur Sumut semasa dijabat oleh Edy Rahmadi.
Sumut dengan posisi APBN 2024 sekitar Rp14 triliun, kata dia, sebenarnya bisa menerapkan sistem penjaminan kesehatan berbasis UHC.
“Kenapa ketika itu Bapak tidak menerapkan program UHC se Sumut?. Malah menyisihkan sebagian APBN untuk membeli lahan dan bangunan Medan Club sebesar Rp400 miliar lebih,” kata Bobby.
Alangkah baiknya, menurut dia, dana sebesar itu digunakan untuk mendukung layanan kesehatan gratis kepada masyarakat Sumut yang kurang mampu secara ekonomi.
Ia memastikan dana pembelian Medan Club itu sudah cukup untuk membiayai program layanan berobat gratis se Sumut.
Menanggapi hal itu, Edy Rahmayadi menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya alias gratis dan pembelian Medan Club adalah dua hal yang berbeda.
Disebutkannya, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan bermutu, di tengah keterbatasan dana Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
BPJS saja yang menggunakan dana APBN, kata Edy, belum bisa menjadikan jawaban untuk mengatasi persoalan pelayanan kesehatan di Sumut.
Terkait hal itu, ia mempertanyakan bagaimana Pemerintah Kota Medan bisa menerapkan layanan berobat gratis kepada masyarakat setempat melalui program UHC.
“Itu yang harus kita diskusikan bagaimana caranya sehingga pelayanan kesehatan bisa kita atasi, jangan disinggung dengan Medan Club. Medan Club itu bonusnya Sumatera Utara,” paparnya.
Namun, sebelum Edy memaparkan lebih lanjut soal Medan Club sebagai bonus, tim panelis debat memberitahukan bahwa waktu yang diberikan kepada pasangan Edy-Hasan untuk menjawab sudah habis.
Debat perdana ini melibatkan sembilan panelis dari berbagi kalangan yang terdiri profesional, akademisi dan tokoh masyarakat Sumut.
Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan debat ini merupakan salah satu tiga dari debat publik yang selenggarakan KPU Sumut.
“Debat kedua dan ketiga akan kita laksanakan 6 November dan 13 November 2024. Ini merupakan debat pertama yang kita laksanakan,” ujar Agus.
Dia mengatakan debat publik ini merupakan bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih pemimpin Sumut dengan mendengarkan visi-misi dan program pasang calon gubernur dan wakil gubernur.
“KPU Sumut akan memberi ruang bagi pasangan calon untuk menyakini masyarakat untuk memilih dengan memaparkan visi-misi serta program-program unggulan selama debat publik berlangsung,” tuturnya. D|Red
