KMDT Ingatkan Pemerintah Soal Status Geopark Kaldera Toba

Sabtu, 25 Januari 2025 - 14:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi - Presiden RI ketujuh  Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kelima kanan) didampingi sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat terkait saat mengunjungi The Kaldera Toba Nomadic Escape, di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada Juli 2019 lalu.  Foto: dok-Mediadelegasi.

Ilustrasi - Presiden RI ketujuh Joko Widodo (ketiga kiri) bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo (kelima kanan) didampingi sejumlah menteri kabinet kerja dan pejabat terkait saat mengunjungi The Kaldera Toba Nomadic Escape, di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada Juli 2019 lalu. Foto: dok-Mediadelegasi.

Jakarta-Mediadelegasi:  Dewan Pengurus Pusat  Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) mengingatkan Pemerintah  soal status Kaldera Toba yang kini terancam dicabut dari UNESCO Global Geopark (UGGp).

“Kami minta Pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar  berkomitmen penuh untuk melaksanakan arahan kebijakan UNESCO,” kata Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung, SH, MM, di Jakarta, Sabtu (25/1).

Sebagai informasi,  Kaldera Toba di kawasan Danau Toba, Sumatra Utara (Sumut)  terpilih sebagai UNESCO Global Geoparks dalam sidang Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Prancis pada 7 Juli 2020 lalu.

Salah satu pertimbangan UNESCO untuk memilih Kaldera Toba adalah karena memiliki kaitan geologis dan warisan tradisi yang tinggi dengan masyarakat setempat, khususnya dalam hal budaya dan keanekaragaman hayati.

Namun, Geopark Kaldera Toba sekitar  September 2023 mendapat peringatan kartu kuning karena kriteria yang dipersyaratkan oleh UNESCO belum seluruhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia .

Beberapa kriteria yang belum terpenuhi, diantaranya di  sejumlah titik kawasan Kaldera Toba tidak dilengkapi gerbang, monumen dan panel interpretasi untuk memudahkan pengunjung menjelajahi kawasan tersebut.

BACA JUGA:  Sarasehan HPN 2025: 80 Persen Sumber Berita Konvensional Kini Berasal dari Media Sosial

Tidak hanya itu, Pemerintah melalui instansi terkait dinilai belum melakukan konservasi situs-situs geologi dan menata menjadi tujuan wisata berbasis geopark di kawasan Kaldera Toba.

Selain itu, tim UNESCO juga menilai keberadaan dan kinerja  Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geoparks selama ini  kurang representatif, termasuk dalam hal mempromosikan dan mensosialisasikan keberadaan Kaldera Toba sebagai salah taman bumi global.

Apabila Kaldera Toba  tidak memenuhi kriteria dalam jangka waktu dua tahun setelah menerima “kartu kuning”, maka kawasan taman bumi tersebut  akan kehilangan statusnya dalam jaringan Geopark Global UNESCO.

Mencermati permasalahan tersebut, Edison memastikan, status Kaldera Toba dalam UNESCO Global Geoparks rentan dicabut jika beberapa kriteria dan tahapan yang dipersyaratkan UNESCO  belum juga dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia.

BACA JUGA:  Pemerintah Putuskan Tarif Listrik Triwulan III Tidak Naik

“Pemerintah harus bergerak cepat agar Kaldera Toba dapat dipertahankan tetap berada dalam jaringan  UNESCO Global Geoparks,” ujar  mantan Staf Khusus Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI itu.

Sebab, menurut Edison,  kehadiran  Kaldera Toba  sangat dibutuhkan dan akan  memberikan banyak manfaat bagi masyarakat lokal dan pelaku dunia usaha, dan wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Danau Toba yang telah ditetapkan Pemerintah sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Keberadaan Taman Bumi Kaldera Tobasan  dalam sebuah destinasi wisata tersebut, lanjutnya, dapat mendorong wisata edukasi, wisata alam, hingga wisata budaya Batak yang merupakan salah satu aset budaya nasional.

“Karena itu, KMDT mengajak semua pihak agar ikut memperjuangkan agar Kaldera Toba  tetap menyandang status UNESCO Global Geopark sehingga ini akan tetap menjadi  ‘brand” pariwisata Danau Toba,” ujar putra asli Kabupaten Toba itu. D/Red

4 views

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan
PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Berita Terbaru