Jakarta-Mediadelegasi: Tahun 2026 merupakan momen reformatif bagi Indonesia untuk mengelola fundamental ketahanan fiskal di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakselerasi tidak hanya berperan sebagai instrumen pendukung stabilitas dan distribusi pendapatan serta kesejahteraan ekonomi, tetapi juga sebagai lokomotif transformasi menuju ekonomi inovatif dan efisien, berkelanjutan, dan digital.
Disrupsi eksternal berupa perlambatan ekonomi Tiongkok, pengetatan moneter di Amerika Serikat, serta eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur mendeskripsikan signifikansinya kebijakan fiskal yang resilien, dan berorientasi jangka panjang bagi Indonesia.
Secara konseptual, isu krusial global yang bereskalasi transformatif dan multidimensional, ketahanan fiskal tidak hanya merepresentasikan sebagai instrumen untuk menstabilkan defisit dan rasio utang persisten terkelola, tetapi juga sebagai representasi fleksibilitas strategis kebijakan fiskal dalam merespons turbulensi ekonomi global sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Perspektif Makroekonomi dan Update Fiskal
Perekonomian Indonesia merepresentasikan performa terjaga walau mengalami ketidakpastian global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) tahun 2024 atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139 triliun, dengan pertumbuhan 5,03% (year on year). Pada triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi tetap seimbang di kisaran 5,12% (year on year), menginterpretasikan ketahanan fundamental ekonomi domestik.
Prediksi internasional memaknai ekspektasi positif terkelola: International Monetary Fund (IMF) mengestimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,9% pada 2025 dan 2026, sementara World Bank memproyeksikan rata-rata 4,8% untuk periode 2025-2027.
APBN 2026 yang disepakati DPR RI dan pemerintah adalah Rp3.153,6 triliun dengan belanja negara Rp3.842,7 triliun dan defisit ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% dari PDB, lebih rendah dari 3% batas maksimal Undang-Undang Keuangan Negara dan standar internasional.
Proporsi belanja APBN 2026 difokuskan pada 8 agenda prioritas yang mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas; pembangunan desa, koperasi, dan UMKM; pertahanan, akselerasi investasi dan perdagangan.
Gambaran Umum Indikator Makro dan Fiskal Indonesia (2024-2026)
Indikator Utama : Pertumbuhan Ekonomi (year on year)
2024 (Realisasi/Estimasi) : 5,03%
2025 (Proyeksi) : 5,12%
2026 (RAPBN/Proyeksi) : 5,2%
Indikator Utama : PDB (harga berlaku)
2024 (Realisasi/Estimasi) : Rp22.139 triliun
2025 (Proyeksi) : +/-Rp23.400 triliun
2026 (RAPBN/Proyeksi) : Rp24.800 triliun
Indikator Utama : Inflasi
2024 (Realisasi/Estimasi) : 2,8%
2025 (Proyeksi) : 3,0%
2026 (RAPBN/Proyeksi) : 3,0%
Indikator Utama : Nilai Tukar (Rp/US$)
2024 (Realisasi/Estimasi) : 15.500
2025 (Proyeksi) : 15.800
2026 (RAPBN/Proyeksi) : 16.000
Indikator Utama : Defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2024 (Realisasi/Estimasi) : 2,38%
2025 (Proyeksi) : 2,5%
2026 (RAPBN/Proyeksi) : 2,68%
Indikator Utama: Rasio Utang terhadap PDB
2024 (Realisasi/Estimasi) : 38,1%
2025 (Proyeksi) : 38,4%
2026 (RAPBN/Proyeksi): 38,7%
Indikator Utama : Belanja R&D terhadap PDB
2024 (Realisasi/Estimasi): 0,29%
2025 (Proyeksi) : 0,31%
2026 (RAPBN/Proyeksi): 0,33%
Indikator Utama : Cadangan Devisa (milliard US$)
2024 (Realisasi/Estimasi): 146,4
2025 (Proyeksi) : 148,2
2026 (RAPBN/Proyeksi): 150,0
Indikator Utama: Pertumbuhan Kredit (yoy)
2024 (Realisasi/Estimasi): 9,5%
2025 (Proyeksi) : 10,0%
2026 (RAPBN/Proyeksi): 10,3%
Indikator Utama: Tingkat Kemiskinan
2024 (Realisasi/Estimasi): 9,03%
2025 (Proyeksi) : 8,8%
2026 (RAPBN/Proyeksi): 8,5%
(Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kemenkeu, IMF, World Bank, UNESCO).
Merevitalisasi Ketahanan Fiskal
1.Restrukturisasi Pendapatan Fiskal Sustainable
