Serapan Anggaran Hanya 60%, Komisi IX DPR Dugaan WTP BGN Hasil Rekayasa

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Foto: Ist.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Komisi IX DPR RI secara kompak mengkritisi dan mempertanyakan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Badan Gizi Nasional (BGN) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Anggota menilai pencapaian tersebut tidak logis dan bertentangan dengan rendahnya penyerapan anggaran lembaga.

Pertanyaan tajam ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR bersama pimpinan BGN yang berlangsung pada Jumat (17/7/2026).

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar bahkan menuding secara terang-terangan bahwa opini WTP yang disandang BGN kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa.

“Perlu pembahasan serius. Mereka klaim dapat WTP, padahal realisasi anggaran rata-rata hanya 59 persen. Bagaimana mungkin WTP tapi serapan rendah? Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin,” tegas Muazzim dalam rapat.

BACA JUGA:  Kejagung Sita Dokumen dan Barang Elektronik dari 6 Lokasi, Tiga Mantan Petinggi BGN Tersangka Korupsi MBG

Kritikan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini yang juga mempertanyakan dasar hukum maupun teknis pemberian opini tertinggi tersebut kepada BGN.

“Saya pertanyakan lagi, apa sebenarnya dasar BGN diberi WTP? Serapannya saja baru sekitar 60 persen,” ujar Yahya dengan nada heran.

Ia juga mencurigai adanya peniadaan informasi penting, lantaran BGN tidak mencantumkan catatan maupun temuan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporannya.

Padahal menurut Yahya, setiap hasil audit BPK lazim menyertakan catatan temuan yang harus ditindaklanjuti. Di laporan BGN, hal ini justru tidak ditemukan.

Yahya menambahkan masih banyak persoalan mendasar yang belum tuntas, seperti kasus pengadaan motor listrik dan sejumlah ketidaksesuaian lainnya.

BACA JUGA:  Kementerian PU Percepat Pembangunan Huntara untuk Korban Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Target Rampung Awal 2026

Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat dugaan bahwa pemberian WTP tidak didukung fakta di lapangan maupun kinerja keuangan yang sebenarnya.

Komisi IX DPR meminta BGN segera menjelaskan secara rinci alasan ketidaksesuaian ini, serta menyajikan seluruh dokumen audit dan temuan BPK yang sesungguhnya.

Anggota dewan menegaskan transparansi mutlak diperlukan agar penggunaan anggaran negara di BGN dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sebanyak 120 Anggota DPR Resmi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran
PDIP Sepakat Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Gibran dari Wapres
Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Baru Laporkan Kasus Ijazah Palsu Roy Suryo Usai Purna Tugas
Presiden Prabowo Resmikan Masjid Giok Nagan Raya Aceh dan Janjikan Pembangunan Sekolah Unggulan
Presiden Prabowo Kunjungan Kerja ke Aceh Saksikan Pembentangan Bendera Merah Putih 24 Km
Polri Tegaskan Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Tanpa Perlakuan Khusus
Presiden Prabowo Subianto Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh di Istana Negara
Mahasiswa Demo di DPR Desak Pemakzulan Gibran dan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:51 WIB

Sebanyak 120 Anggota DPR Resmi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Rabu, 11 November 2026 - 14:31 WIB

PDIP Sepakat Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Gibran dari Wapres

Rabu, 11 November 2026 - 13:40 WIB

Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Baru Laporkan Kasus Ijazah Palsu Roy Suryo Usai Purna Tugas

Rabu, 11 November 2026 - 13:21 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Masjid Giok Nagan Raya Aceh dan Janjikan Pembangunan Sekolah Unggulan

Rabu, 11 November 2026 - 11:06 WIB

Polri Tegaskan Sidang Etik Eks Kapolri Listyo Sigit Tanpa Perlakuan Khusus

Berita Terbaru