Serapan Anggaran Hanya 60%, Komisi IX DPR Dugaan WTP BGN Hasil Rekayasa

Sabtu, 18 Juli 2026 - 16:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Foto: Ist.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam ruang rapat Komisi IX DPR, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Komisi IX DPR RI secara kompak mengkritisi dan mempertanyakan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Badan Gizi Nasional (BGN) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Anggota menilai pencapaian tersebut tidak logis dan bertentangan dengan rendahnya penyerapan anggaran lembaga.

Pertanyaan tajam ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR bersama pimpinan BGN yang berlangsung pada Jumat (17/7/2026).

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar bahkan menuding secara terang-terangan bahwa opini WTP yang disandang BGN kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa.

“Perlu pembahasan serius. Mereka klaim dapat WTP, padahal realisasi anggaran rata-rata hanya 59 persen. Bagaimana mungkin WTP tapi serapan rendah? Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin,” tegas Muazzim dalam rapat.

BACA JUGA:  Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi MBG: Pengadaan Motor Listrik Rp1 Triliun Bermasalah, Ada Mark Up dan Vendor Tak Memenuhi Syarat

Kritikan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini yang juga mempertanyakan dasar hukum maupun teknis pemberian opini tertinggi tersebut kepada BGN.

“Saya pertanyakan lagi, apa sebenarnya dasar BGN diberi WTP? Serapannya saja baru sekitar 60 persen,” ujar Yahya dengan nada heran.

Ia juga mencurigai adanya peniadaan informasi penting, lantaran BGN tidak mencantumkan catatan maupun temuan resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporannya.

Padahal menurut Yahya, setiap hasil audit BPK lazim menyertakan catatan temuan yang harus ditindaklanjuti. Di laporan BGN, hal ini justru tidak ditemukan.

Yahya menambahkan masih banyak persoalan mendasar yang belum tuntas, seperti kasus pengadaan motor listrik dan sejumlah ketidaksesuaian lainnya.

BACA JUGA:  LPSK Kaji Permohonan Sony Sonjaya: Mungkinkah Status Justice Collaborator Diberikan Meski Sudah Ditolak Kejagung?

Kondisi tersebut dinilai semakin memperkuat dugaan bahwa pemberian WTP tidak didukung fakta di lapangan maupun kinerja keuangan yang sebenarnya.

Komisi IX DPR meminta BGN segera menjelaskan secara rinci alasan ketidaksesuaian ini, serta menyajikan seluruh dokumen audit dan temuan BPK yang sesungguhnya.

Anggota dewan menegaskan transparansi mutlak diperlukan agar penggunaan anggaran negara di BGN dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel kepada masyarakat. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BNPB: 38 Orang Tewas Akibat Gempa M 7,7 NTT, 2.000 Warga Mengungsi Mandiri
Wapres Gibran Kukuhkan 76 Anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2026, Siap Tugas di HUT ke-81 RI
Istana Pastikan Kesiagaan Penuh Penanganan Pascagempa M 7,7 Nagekeo NTT: Pemerintah Diterjunkan ke Lokasi Terdampak
Detik-Detik Mengerikan Gempa M 7,7 Guncang Pelabuhan Maumere: Jembatan Dermaga Roboh, Penumpang Berjatuhan ke Laut
Gubernur NTT Melki Laka Lena Terjun Langsung ke Flores, Data Sementara 5 Tewas Usai Gempa M 7,7
Kasus TPPU Febrie Adriansyah: Kejagung Periksa Enam Saksi, Telusuri Aset Dugaan Hasil Kejahatan
Presiden Prabowo Usulkan Amnesti Khusus & Pengadilan Ad Hoc untuk Usut Pelanggaran BUMN 30 Tahun Terakhir
Presiden Prabowo: Belum Seluruh Janji Tuntas, Namun Sudah Mulai Selesaikan Persoalan Puluhan Tahun
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 16:39 WIB

BNPB: 38 Orang Tewas Akibat Gempa M 7,7 NTT, 2.000 Warga Mengungsi Mandiri

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 15:36 WIB

Wapres Gibran Kukuhkan 76 Anggota Paskibraka Tingkat Pusat 2026, Siap Tugas di HUT ke-81 RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 14:09 WIB

Istana Pastikan Kesiagaan Penuh Penanganan Pascagempa M 7,7 Nagekeo NTT: Pemerintah Diterjunkan ke Lokasi Terdampak

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 12:34 WIB

Gubernur NTT Melki Laka Lena Terjun Langsung ke Flores, Data Sementara 5 Tewas Usai Gempa M 7,7

Jumat, 14 Agustus 2026 - 14:59 WIB

Kasus TPPU Febrie Adriansyah: Kejagung Periksa Enam Saksi, Telusuri Aset Dugaan Hasil Kejahatan

Berita Terbaru