Medan-Mediadelegasi: Sejumlah pertanyaan mengenai pengelolaan retribusi parkir di Kota Medan berkembang di tengah masyarakat. Sorotan mengarah pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir, dampak penyesuaian tarif, hingga pengadaan berbagai sarana parkir yang dibiayai melalui APBD. Berangkat dari pertanyaan tersebut, MediaDelegasi.id melakukan penelusuran terhadap dokumen anggaran dan pengadaan pemerintah untuk memperoleh gambaran utuh mengenai tata kelola sektor parkir.
Penelusuran mengacu pada Penjabaran APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2026, serta Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Perhubungan Kota Medan. Dari dokumen tersebut diketahui Pemerintah Kota Medan menargetkan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebesar Rp25 miliar dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp1,19 miliar. Sementara pada Tahun Anggaran 2026, Dishub mengalokasikan pengadaan sarana parkir melalui mekanisme e-purchasing senilai sekitar Rp1,95 miliar, meliputi 500 rambu tarif parkir, 82.081 lembar atau buku karcis cetak, serta 20.000 badge juru parkir.
Untuk memperoleh informasi yang berimbang, MediaDelegasi.id kemudian menyampaikan konfirmasi kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan melalui aplikasi WhatsApp.
Konfirmasi tersebut meminta penjelasan mengenai realisasi penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun Anggaran 2025 beserta persentase capaiannya terhadap target Rp25 miliar. Apabila target belum tercapai, Dishub juga diminta menjelaskan faktor yang paling dominan memengaruhi realisasi tersebut, apakah berkaitan dengan tingkat kepatuhan pengguna jasa parkir, efektivitas pengawasan, sistem pemungutan, maupun faktor lainnya.
MediaDelegasi.id juga meminta penjelasan mengenai strategi Dishub menjaga Pendapatan Asli Daerah setelah diberlakukannya penyesuaian tarif parkir melalui Peraturan Wali Kota Medan Nomor 9 Tahun 2026.
Sorotan berikutnya tertuju pada pengadaan 20.000 badge juru parkir. Media meminta penjelasan mengenai jumlah juru parkir resmi yang tercatat berdasarkan evaluasi Tahun Anggaran 2025, dasar kebutuhan pengadaan badge dalam jumlah tersebut, serta sistem pengamanan yang diterapkan agar tidak mudah dipalsukan atau dimanfaatkan oleh juru parkir yang tidak berwenang.
Konfirmasi juga mencakup dasar penempatan 500 rambu tarif parkir, apakah dilakukan berdasarkan evaluasi titik penyumbang retribusi terbesar atau indikator teknis lainnya.
Di tengah kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi pembayaran, MediaDelegasi.id turut meminta data perbandingan transaksi parkir menggunakan QRIS dengan pembayaran tunai menggunakan karcis sepanjang Tahun Anggaran 2025. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan tetap dialokasikannya anggaran sekitar Rp649,9 juta untuk pengadaan 82.081 lembar atau buku karcis cetak, sehingga diperlukan penjelasan mengenai kajian efisiensi antara sistem pembayaran tunai dan non-tunai.
Tak hanya itu, MediaDelegasi.id juga meminta penjelasan mengenai identitas penyedia seluruh paket pengadaan sarana parkir melalui mekanisme e-purchasing senilai sekitar Rp1,95 miliar, termasuk rekam jejak perusahaan serta dasar evaluasi yang digunakan dalam proses pemilihannya.
Sebagai bagian dari konfirmasi, Dishub juga diminta menjelaskan target penyelesaian penataan parkir secara menyeluruh, mulai dari pemasangan rambu tarif, distribusi badge juru parkir, optimalisasi pembayaran non-tunai, hingga penertiban juru parkir liar, beserta indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program tersebut.
Konfirmasi dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai pengelolaan retribusi parkir dan penggunaan anggaran daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan belum memberikan tanggapan atas konfirmasi yang telah disampaikan melalui aplikasi WhatsApp.
Besarnya target penerimaan dan nilai pengadaan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah yang patut diketahui publik. Karena itu, transparansi mengenai capaian pendapatan, efektivitas program, serta dasar setiap pengadaan menjadi penting agar masyarakat dapat menilai sejauh mana pengelolaan sektor parkir berjalan akuntabel, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi keuangan daerah maupun pelayanan publik. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Alx
Editor : Alan
