Jakarta-Mediadelegasi: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akhirnya buka suara secara langsung setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan dirinya tamat pendidikan setara Sekolah Menengah Atas saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Pernyataan ini disampaikan Gibran, Rabu (7/10/2026).
Gibran menegaskan bahwa ia tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila belum menyelesaikan pendidikan sebelumnya. Ia merujuk pada riwayat pendidikannya yang menempuh hingga gelar Sarjana S1 di Singapura sebagai bukti nyata bahwa syarat kelulusan telah terpenuhi.
“Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu,” ujar Gibran secara lugas. Logika pendidikan inilah yang ia kemukakan sebagai jawaban atas sorotan publik yang muncul menyusul putusan MK tersebut.
Ia juga menanggapi catatan Mahkamah terkait dokumen bukti kelulusan yang diserahkan dalam perkara. Gibran menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti hal tersebut guna melengkapi maupun memperjelas apa yang menjadi temuan di persidangan.
“Ya, itu nanti segera kami follow up, ya? Terima kasih,” katanya singkat namun tegas. Pernyataan ini mengindikasikan adanya langkah konkret yang akan diambil timnya terkait persoalan administrasi pendidikan yang kini menjadi sorotan luas.
Terkait putusan MK itu sendiri, Gibran menegaskan penghormatan penuh terhadap seluruh proses hukum yang telah berlangsung. Ia memandang setiap tahapan yang dijalankan Mahkamah sebagai bagian dari mekanisme negara yang harus dihormati oleh seluruh pihak.
“Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK,” ungkapnya. Sikap ini menunjukkan kesediaan menerima keputusan sekaligus menjaga suasana kondusif di tengah perdebatan publik yang terus memanas.
Gibran kemudian menegaskan prioritas utamanya saat ini adalah tetap menjalankan amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Segala perhatian dan tenaga akan difokuskan untuk bekerja bagi kepentingan masyarakat luas.
“Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat,” tegasnya. Ia juga menegaskan dukungan penuh terhadap visi, misi, serta program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai pimpinan tertinggi negara.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Gibran tidak akan membiarkan isu yang berkembang menghambat pelaksanaan tugas kenegaraan. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan dan kinerja dari pejabat yang mereka pilih, itulah yang ingin diwujudkan.
Di sisi lain, isu dokumen pendidikan ini tetap menjadi sorotan berbagai pihak. Sebagian kalangan mendesak penjelasan lebih rinci maupun langkah hukum lanjutan, sementara pihak lain memandang riwayat pendidikan tinggi di luar negeri sudah cukup menjadi dasar kelayakan.
Perdebatan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan kejelasan dokumen syarat pencalonan bagi pejabat tinggi negara. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran seutuhnya, sekaligus berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara tuntas, adil, dan tidak mengganggu jalannya pemerintahan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
