Pakar Hukum: MK Tetap dalam Koridor Kewenangan, Alihkan Masalah Gibran ke Jalur Pemakzulan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 11:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan PHPU soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran, Selasa (6/10/2026). Pakar hukum menilai putusan tetap dalam koridor kewenangan, arahkan ke jalur pemakzulan. Foto: Ist.

Suasana sidang Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan PHPU soal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran, Selasa (6/10/2026). Pakar hukum menilai putusan tetap dalam koridor kewenangan, arahkan ke jalur pemakzulan. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar, memberikan penilaian mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang mempersoalkan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, MK tetap bergerak di dalam koridor kewenangan yang diberikan konstitusi dan tidak melampaui batas kekuasaannya.

Fickar menegaskan bahwa meskipun MK memeriksa perkara tersebut hingga menyentuh pokok permohonan, Mahkamah justru menunjukkan sikap tahu diri dengan tidak memperluas kewenangan. Hal ini menjawab kekhawatiran sejumlah pihak yang mengkhawatirkan MK akan melanggar batas konstitusional dalam menangani perkara ini.

“Yang menarik itu ada tiga poin besar dari putusan MK. Pertama, meski mengadili sampai pokok perkara, MK secara tegas tidak memperluas kewenangannya sebagaimana kekhawatiran para pihak bahwa MK akan melanggar konstitusi. MK tahu diri,” ujar Fickar saat diwawancarai, Selasa (6/10/2026).

Poin kedua yang disorot Fickar adalah pemahaman MK bahwa perkara ini diajukan dalam ranah perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun permohonan tersebut terkendala dua hal mendasar: batas waktu pengajuan yang telah lewat serta kedudukan hukum atau legal standing yang tidak dimiliki para pemohon.

BACA JUGA:  Noel Sakit Pembuluh Otak Usai Jalani Sidang Tipikor

“Kedua, MK mengerti ini ranah perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi di samping sudah terlambat dari segi waktunya, pihak pemohon juga tidak punya legal standing,” jelasnya. Kedua hal ini menjadi alasan kuat mengapa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Poin ketiga sekaligus yang paling strategis, menurut Fickar, adalah langkah MK yang menyiasati persoalan substansial dengan mengarahkan ke jalur pemakzulan atau impeachment. Artinya, meskipun MK mempertimbangkan isinya, penyelesaiannya bukan melalui lembaga ini.

“Ketiga, yang hebat itu MK menyiasati dengan mengalihkan pokok masalah menjadi impeachment atau pemakzulan. Otomatis itu tidak menjadi kompetensi MK, melainkan DPR,” tegas Fickar. Dalam proses tersebut, MK hanya akan berperan apabila diminta oleh DPR, sebelum kemudian dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan demikian, langkah yang diambil MK dinilai sebagai strategi hukum yang taktis dan tetap berada dalam batas kewenangan konstitusional. MK tidak menolak melihat persoalan, tetapi juga tidak mengambil alih wewenang yang bukan miliknya.

“Jadi MK tidak memperluas kewenangannya, tetapi mengambil langkah yang taktis,” tambahnya. Sikap ini menunjukkan keseimbangan antara memperhatikan kepentingan publik yang mempertanyakan persoalan tersebut dan tetap menjaga pembagian kekuasaan antarlembaga negara.

BACA JUGA:  RKUHAP Siap Dibahas di DPR, Pemerintah Pastikan Tak Ada Masalah Internal

Sebelumnya, MK secara resmi menyatakan tidak dapat menerima gugatan PHPU yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran saat pendaftaran Pilpres 2024. Para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

Dalam amar putusannya, MK menegaskan permohonan tidak dapat diterima. Namun dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menyampaikan catatan terkait dokumen pendidikan Gibran, yang kemudian menjadi dasar bagi pihak pemohon seperti Refly Harun untuk membawa persoalan ke jalur pemakzulan di DPR.

Fickar menilai pemisahan ini penting agar setiap lembaga menjalankan perannya sesuai konstitusi. Persoalan yang menyangkut status pejabat tinggi negara yang sedang menjabat harus diselesaikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945, bukan melalui jalur perselisihan hasil pemilu yang waktunya telah berakhir. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

1 views

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan
PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar
Presiden Prabowo Kumpulkan Kembali Pimpinan Parpol Koalisi, Elite Partai Diminta Siaga di Jakarta
Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco
Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar
Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti
Presiden Prabowo Bertemu Xi Jinping di Shenzhen, Sepakati Proyek 10 Smart Cities Hingga Kerja Sama AI
Polri Tunda Ekspose Bersama Kejagung Soal Dugaan Makar Penyadapan Presiden Prabowo Hingga Pekan Depan

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 15:02 WIB

Yusril Ihza Mahendra Bantah Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Cawapres maupun Isu Makar, Tegaskan Fokus Revisi UU Pertahanan

Sabtu, 21 November 2026 - 11:54 WIB

PT KAI Minta Maaf Usai KA Siantar Ekspres Tabrak Minibus hingga Terbakar, Siapkan Pengembalian Tiket dan Tutup Perlintasan Liar

Jumat, 20 November 2026 - 16:46 WIB

Gerindra Duga Ada Motif Politik di Balik Tuduhan Judol dan Doxing terhadap Sufmi Dasco

Jumat, 20 November 2026 - 16:32 WIB

Bareskrim Polri Geledah Enam Rumah di Bogor dan Tangerang, Usut Peran Brigjen TK dan Kombes IM di Kasus Dugaan Makar

Jumat, 20 November 2026 - 14:07 WIB

Ma’ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI 2025–2030, Pimpinan Segera Siapkan Sosok Pengganti

Berita Terbaru