Jakarta-Mediadelegasi: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran kepolisian atas kesigapan mereka dalam menangani kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, Puan menegaskan pesan kuat agar kewenangan dan institusi negara tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan politik praktis.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat berpidato pada pembukaan Masa Persidangan II DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“DPR RI mengapresiasi tindakan Kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI,” ujar Puan di hadapan anggota dewan.
Mantan Menko PMK itu secara eksplisit mengingatkan agar aparat penegak hukum senantiasa menjaga independensi dan profesionalisme dalam mengusut skandal penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
12 Isu Strategis Pengawasan DPR RI
Selain menyoroti skandal penyadapan kepala negara, Puan memaparkan 12 isu strategis yang akan menjadi fokus utama fungsi pengawasan DPR RI sepanjang Masa Persidangan II ini:
- Penanganan kasus penyadapan Presiden RI;
- Penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan;
- Penanganan kasus perundungan anak;
- Upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak;
- Percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana;
- Penanganan gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang, pertanahan, serta perizinan di kawasan industri;
- Perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial;
- Evaluasi penanganan Karhutla dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat terdampak;
- Kesiapan dan akurasi data dalam reformasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- Pemerataan program revitalisasi sekolah;
- Perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal; serta
- Penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi dan lifting minyak serta gas bumi dalam negeri.
Puan mengakhiri pidatonya dengan mengajak seluruh anggota dewan untuk langsung menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun selama masa reses melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang berdaulat. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
