Komisi III DPR Duga Ada Sosok Besar Ambil Keuntungan Penyadapan Presiden Prabowo

Senin, 9 November 2026 - 14:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Ist.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menduga ada aktor intelektual atau sosok besar yang mengambil keuntungan dari skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional. Politisi Partai Gerindra tersebut menilai, sosok besar yang memanfaatkan hasil penyadapan ini tidak menutup kemungkinan berasal dari lingkaran atau kelompok politik.

“Pasti ada pihak, ya, pastinya dalam konteks politik, ada pihak, sosok besar yang apa namanya, menikmati atau mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Minta Jerat Pelaku di Luar UU ITE dan Usut Aktor Utama

Habiburokhman meminta aparat penegak hukum untuk tidak menumpukan penyidikan hanya pada pengenaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mengingat korban penyadapan merupakan Kepala Negara dan para tokoh penting bangsa, materi yang disadap dipastikan memuat informasi strategis serta rahasia negara.

BACA JUGA:  Kepala KSP Listyo Sigit: Kopdes Merah Putih Bisa Jual Obat Bebas dan Bebas Terbatas

Ia mendorong penyidik Bareskrim Polri untuk membongkar jaringan ini secara menyeluruh dan tidak berhenti pada penindakan oknum internal kepolisian semata. Penyelidikan harus diarahkan untuk menyasar pihak eksternal, kelompok politik, maupun tokoh yang diduga merancang atau sudah menikmati hasil dari praktik ilegal tersebut.

“Harus didorong ke sana, jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kelompok politik, tokoh politik, atau bahkan mungkin juga ada juga siapa pun, yang berencana atau sudah mengambil manfaatnya dari aktivitas penyadapan ilegal ini,” tegas Habiburokhman.

Perkembangan Tersangka Skandal Penyadapan

Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara penyadapan unprosedural ini. Keempat tersangka tersebut meliputi mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Pihak legislatif memastikan Komisi III akan terus mengawal jalannya penyidikan agar seluruh dalang di balik aksi penyadapan ini terungkap secara terang benderang.  D|Red.

BACA JUGA:  Komisi V DPR Sorot Biaya Kerusakan Tol Dibebankan ke Korban Kecelakaan, Akan Revisi UU LLAJ

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Bahas Kasus Penyadapan Ilegal dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang
Politisi Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia di Usia Kematangan Karir
Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Isu Internal Polri
BPK Tetapkan Isma Yatun Sebagai Ketua Masa Jabatan 2026–2031
Bakom Sebut Penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit Cs Ancam Keamanan dan Makar
Bahlil Bantah Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo Minta Polri Usut Pembuat Hoaks
Mendagri Tito Minta Aceh, Sumut, dan Sumbar Kembali Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana
Kepala BIN Sebut Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah Pada Tindakan Makar
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 14:32 WIB

Komisi III DPR Duga Ada Sosok Besar Ambil Keuntungan Penyadapan Presiden Prabowo

Senin, 9 November 2026 - 13:49 WIB

Prabowo Bahas Kasus Penyadapan Ilegal dengan 10 Mantan Kapolri di Hambalang

Senin, 9 November 2026 - 10:56 WIB

Politisi Senior PDIP Panda Nababan Meninggal Dunia di Usia Kematangan Karir

Senin, 9 November 2026 - 10:36 WIB

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Isu Internal Polri

Sabtu, 7 November 2026 - 17:06 WIB

BPK Tetapkan Isma Yatun Sebagai Ketua Masa Jabatan 2026–2031

Berita Terbaru

Kebun Pelita pemilik lahan ratusan hektar diduga tanpa HGU, di Desa Binangadua pekan lalu membuat parit gajah. Gundukan tanah justru dibiarkan mengubur Sungaiduanamenek tanpa dosa. Foto: tangkap layar delegasitv

Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Menakar Nestapa Binangadua: Kala Kebun Pelita Mengeruk Bumi, Mengubur Nurani

Senin, 9 Nov 2026 - 09:51 WIB