Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) merancang target pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,09 triliun. Angka tersebut mencatatkan kenaikan sebesar 3,71 persen atau bertambah Rp432,81 miliar jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2026 yang berada di angka Rp11,66 triliun.
Rancangan struktur anggaran tersebut disampaikan secara resmi oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, Timur Tumanggor, saat menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sumut 2027 kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Medan, Senin (9/11/2026).
Timur Tumanggor selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS APBD 2027 didasarkan pada perhitungan sejumlah asumsi strategis, termasuk mengantisipasi terjadinya penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Kebijakan transfer ke daerah dan kapasitas fiskal memperhitungkan penurunan dana transfer pusat, perubahan kebijakan fiskal nasional, serta penyesuaian terhadap potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, dan inovasi digital,” jelas Timur di hadapan jajaran Banggar DPRD Sumut.
Rincian Proyeksi Anggaran dan Belanja Daerah
Secara terperinci, asumsi pendapatan dan belanja daerah dalam rancangan KUA-PPAS APBD Sumut 2027 yang diserahkan meliputi:
- Target Pendapatan Daerah: Diproyeksikan mencapai Rp12.096.934.629.371 (Rp12,09 triliun), naik Rp432,81 miliar (3,71%) dari target 2026 sebesar Rp11,66 triliun.
- Rencana Belanja Daerah: Dialokasikan sebesar Rp12.221.934.629.371 (Rp12,22 triliun), meningkat Rp543,31 miliar (4,65%) dibandingkan alokasi belanja tahun 2026 sebesar Rp11,67 triliun.
Mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas, Timur menegaskan bahwa Pemprov Sumut akan memberlakukan prinsip efisiensi dan rasionalisasi yang ketat terhadap program kerja yang dinilai kurang efektif atau tidak mendesak.
“Penyusunan APBD tahun anggaran 2027 harus dilakukan secara selektif, disiplin, dan berbasis prioritas. Program yang tumpang tindih, kurang siap, tidak mendukung sasaran pembangunan, atau tidak memberikan manfaat yang memadai perlu dirasionalisasi,” tegasnya.
Penyerahan dokumen KUA-PPAS ini disambut baik oleh Wakil Ketua DPRD Sumut Ikhwan Ritonga bersama seluruh jajaran anggota Banggar. Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan serangkaian pembahasan bersama guna mencapai kesepakatan yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sumut TA 2027.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
