Jakarta-Mediadelegasi: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh nasional pada hari ini, Selasa (10/11/2026). Sidang etik perdana ini menyasar salah satu tersangka perwira tinggi (pati) Polri, yakni Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi jadwal pelaksanaan sidang etik tersebut yang ditangani langsung oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan kode etik profesi Polri terhadap saudara AS oleh Div Propam Polri,” ujar Isir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/11/2026).
Kendati demikian, pihak Mabes Polri belum merinci mengenai jam pasti pembukaan persidangan serta status keterbukaan sidang etik tersebut bagi awak media dan publik.
Latar Belakang Perkara dan Penahanan Tersangka
Perkara penyadapan unprosedural ini menyeret mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal bintang dua Polri lainnya sebagai tersangka Bareskrim Polri. Ketiga pati tersebut adalah mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga tersangka utama yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi tidak dikenakan penahanan fisik.
Penyadapan Ilegal Lewat Sistem LIMS
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin membeberkan bahwa praktik penyadapan ilegal ini berlangsung sepanjang periode tahun 2025 hingga 2026. Para pelaku memasukkan sejumlah nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) secara sembarangan tanpa melalui proses pengujian atau verifikasi formal.
“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” tegas Asep.
Berdasarkan hasil pengusut dugaan pelanggaran hukum tersebut, aksi penyadapan tanpa izin ini tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga menembus lingkaran elite partai politik, tokoh aktivis, hingga jurnalis media massa. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
