Jakarta-Mediadelegasi: Sebanyak 120 anggota DPR RI resmi mengajukan dokumen usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan dari lintas fraksi tersebut diterima langsung oleh pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa membenarkan bahwa berdasarkan verifikasi berkas dan tanda tangan fisik yang diserahkan, jumlah pengusung HMP telah mencapai 120 orang perwakilan anggota dewan.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditanda-tangani adalah 120 orang,” ujar Saan Mustofa di Kompleks Parlemen.
Adapun komposisi 120 anggota DPR pengusul HMP berasal secara merata dari delapan fraksi politik di Senayan, yakni:
- PKS: 28 anggota
- Partai NasDem: 19 anggota
- PKB: 18 anggota
- Partai Demokrat: 18 anggota
- PDIP: 14 anggota
- Partai Golkar: 13 anggota
- Partai Gerindra: 11 anggota
- PAN: 1 anggota
Alasan Hukum dan Konstitusi Lintas Fraksi
Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan bahwa pengajuan HMP oleh 14 legislator fraksinya didasari oleh prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat sesuai UUD 1945.
“Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Dolfie.
Sementara itu, legislator Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menjelaskan bahwa 13 anggota fraksinya mengambil langkah konstitusional ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai syarat keabsahan legitimasi wakil presiden.
“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” tegas Doli.
Dari Fraksi NasDem, Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa seluruh kekuatan fraksinya (69 anggota) secara bulat mendukung HMP, meski baru 19 nama yang ditandatangani dalam berkas tahap awal.
“Seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini, agar semua proses dipercepat jangan sampai menyandera kehidupan bernegara,” ujar Sugeng.
Adapun legislator Fraksi Partai Gerindra Azis Subekti menyampaikan bahwa 11 anggota dari fraksinya memilih bergabung untuk merespons dinamika publik serta mengakhiri ketidakpastian politik nasional.
“Kami ingin mendengar, mencermati apa yang menjadi keluhan dan pandangan yang berkembang di masyarakat, dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri,” tutur Azis. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
