Jakarta-Mediadelegasi: Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta resmi menyatakan gugatan terkait polemik surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka gugur. Dengan putusan ini, perkara yang diajukan oleh penggugat bernama Mercy Sihombing dengan nomor registrasi 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya.
“Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000,” ujar ketua majelis hakim saat membacakan putusan di ruang sidang PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Majelis hakim mengambil keputusan tersebut setelah mempertimbangkan fakta persidangan bahwa suket penyetaraan ijazah SMA atas nama Gibran telah resmi dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pencabutan dokumen tersebut membuat objek sengketa dalam gugatan dinilai sudah tidak ada lagi.
Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengakui tidak menemukan regulasi yang secara spesifik mengatur penghentian pemeriksaan perkara apabila objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Namun majelis hakim berpendapat bahwa dalam menyikapi keadaan kekosongan hukum ini, majelis hakim dapat menggunakan konsep hukum serupa yang berlaku dalam hukum publik lainnya, khususnya dalam hukum pidana,” ucap ketua majelis hakim.
Selain itu, majelis hakim menilai kelanjutan pemeriksaan perkara tidak lagi memiliki urgensi karena putusan akhir yang dihasilkan nantinya berpotensi tidak dapat dieksekusi (non-executable).
“Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable,” jelas hakim.
Tindak Lanjut Putusan Kasasi Mahkamah Agung
Sebelumnya, dalam jalannya persidangan, tim kuasa hukum Kemendikdasmen memaparkan bahwa pihaknya telah mencabut suket penyetaraan ijazah SMA Gibran. Bukti fisik pencabutan dokumen tersebut juga telah diserahkan secara resmi kepada Ketua PTUN Jakarta pada Kamis pagi sebelum sidang dimulai.
“Mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi,” kata kuasa hukum Kemendikdasmen di hadapan majelis hakim.
Pihak Kemendikdasmen menegaskan bahwa pencabutan suket tersebut merupakan langkah kepatuhan hukum dalam menindaklanjuti putusan kasasi Mahkamah Agung (MA). Oleh karena objek sengketa secara faktual telah tiada, Kemendikdasmen memohon agar persidangan dihentikan.
“Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia,” tambahnya.
Kuasa hukum Kemendikdasmen merinci, pencabutan dokumen ini merujuk pada pelaksanaan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 3 Oktober 2026, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 130/B/PTTUN.JKT tanggal 12 Agustus 2026, juncto putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT tanggal 21 Mei 2026. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
