Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota se-Sumut untuk mempercepat pembentukan serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP). Selain mendongkrak kualitas reformasi birokrasi, kehadiran MPP dinilai krusial guna mempercepat pemulihan layanan masyarakat pascabencana sekaligus mempermudah warga mengurus administrasi pemerintahan dalam satu pintu.
Arahan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana bersama Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamen PANRB) Purwadi Arianto di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Kota Medan, Kamis (12/11/2026).
Dalam paparannya, Bobby menyoroti posisi Sumatera Utara yang masih tertinggal dibandingkan provinsi lain di Pulau Sumatera terkait ketersediaan fasilitas MPP. Dari total 33 kabupaten/kota di Sumut, baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif.
“Secara jumlah penduduk dan luas wilayah, kita termasuk yang terbesar di luar Pulau Jawa. Namun, dari 10 provinsi di Pulau Sumatera, Sumut menjadi yang paling rendah dalam jumlah MPP. Dari 33 kabupaten dan kota, hari ini baru delapan daerah yang memiliki MPP aktif,” ungkap Bobby di hadapan para kepala daerah dan jajaran Kementerian PANRB.
Kendati demikian, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota berkomitmen terus mengejar ketertinggalan tersebut. Hingga penghujung tahun 2026, ditargetkan tiga MPP baru segera diresmikan, yakni di Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Nias. Penambahan ini akan menggenapkan jumlah daerah pemilik MPP di Sumut menjadi 11 kabupaten/kota atau sekitar 30 persen.
Jangan Terpaku Gedung Megah, Fokus Kelengkapan Layanan
Bobby mengingatkan para kepala daerah agar pembangunan MPP tidak terjebak pada orientasi kemegahan bangunan fisik maupun pembengkakan anggaran. Menurutnya, esensi utama MPP terletak pada lokasi yang strategis serta kelengkapan jenis layanan yang mudah diakses masyarakat.
“Tidak harus melulu bangunannya yang megah atau mewah, yang penting lokasinya strategis dan tidak berada di ujung perbatasan yang jauh dari masyarakat. Fokus kita adalah memperbanyak menu pelayanannya. Kalau awalnya baru 20 atau 50 layanan, terus tingkatkan hingga 100 layanan di dalam satu gedung,” tegasnya.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran sekaligus mempercepat realisasi MPP, Bobby menyarankan pemda memanfaatkan aset gedung lama yang sudah tersedia serta menggandeng sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).
Wamen PANRB: Pemulihan Layanan Publik Kunci Penanganan Pascabencana
Sementara itu, Wamen PANRB Purwadi Arianto menekankan bahwa pemulihan pelayanan publik merupakan komponen vital dalam fase rehabilitasi pascabencana. Bencana alam tidak hanya merusak infrastruktur fisik, tetapi juga melumpuhkan akses warga terhadap layanan dasar pemerintahan.
“Ketika terjadi bencana, masyarakat justru semakin membutuhkan kehadiran pemerintah. Pemulihan pelayanan publik harus menjadi bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Tidak cukup hanya memulihkan gedung dan fasilitas fisik, kita juga harus memastikan agar pelayanan yang paling dibutuhkan masyarakat dapat kembali berjalan normal secepat mungkin,” ujar Purwadi.
Melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) yang diperkuat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Ombudsman RI, pemerintah pusat mendorong budaya kerja birokrasi yang adaptif, cepat, dan berintegritas.
“Kepercayaan masyarakat itu sederhana rumusnya, ketulusan melayani dan kecepatan merespon. Pemerintah tidak boleh kaku, bukan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan cara kerja pemerintah, melainkan pemerintah yang harus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk melalui sistem jemput bola bagi warga di wilayah terisolasi atau pengungsian,” tuturnya.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Budi Setiawan, Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru, para bupati dan wali kota se-Sumut, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
