Bogor-Mediadelegasi: Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan mengumpulkan para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026) pukul 16.00 WIB. Pertemuan tingkat tinggi ini menyita perhatian publik karena berlangsung di tengah proses penjaringan dua kandidat Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Kehadiran sejumlah pimpinan partai koalisi dalam agenda tersebut telah dikonfirmasi oleh para petinggi partai masing-masing. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzzammil Yusuf memastikan dirinya bakal menghadiri undangan Kepala Negara.
“Insya Allah (hadir),” ujar Al Muzzammil Yusuf saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (13/11/2026).
Konfirmasi senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron. Menurut Herman, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipastikan hadir dalam pertemuan bersama Presiden Prabowo di Bogor.
“Benar,” singkat Herman.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim mengaku telah menerima informasi mengenai rencana pertemuan para ketua umum partai koalisi dengan Presiden Prabowo. Kendati demikian, ia belum berkomunikasi lebih lanjut dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terkait kepastian kehadirannya.
“Kabarnya begitu,” ungkap Hermawi.
Sesuai Mekanisme Konsultasi di UU MD3
Agenda pertemuan di Istana Bogor ini digelar selang sehari setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memaparkan mekanisme pengisian kekosongan kursi Wakil Presiden. Yusril menyebut Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan dua nama calon Wapres kepada MPR RI.
“Jadi presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden itu sepenuhnya kewenangan beliau,” ujar Yusril usai mendampingi Presiden Prabowo menerima pimpinan MPR di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Yusril menambahkan, dalam menentukan dua nama kandidat tersebut, Presiden dapat melakukan konsultasi dan berunding dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi, itu karena juga memang disebutkan di dalam Undang-Undang MD3 bahwa ini juga harus diutarakan dengan partai koalisi,” katanya.
Sebelumnya, Yusril mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memang telah mengisyaratkan niatnya untuk berdiskusi dengan partai koalisi setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri.
“Dan beliau akan berbicara dengan partai koalisi, ketetapan kami belum tahu. Cuman tadi beliau katakan, ‘Mungkin saya perlu bicara dengan partai koalisi, ya’. Kita maklum hal itu. Tapi kapan akan diselenggarakan, ya, sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” ucap Yusril.
Dengan berlangsungnya pertemuan di Istana Bogor sore ini, pembahasan mengenai figur calon pengganti Gibran diprediksi menjadi salah satu topik krusial dalam komunikasi politik antara Kepala Negara dan pimpinan partai koalisi. Meski demikian, belum ada kepastian apakah dua nama final calon Wakil Presiden akan langsung diputuskan dalam forum tersebut. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
