Jakarta-Mediadelegasi: Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memeriksa perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal berinisial TK terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Selain pemeriksaan etik, keterangan Brigjen TK turut didalami oleh tim penyidik guna memetakan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.
“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Johnny menjelaskan, proses klarifikasi terhadap Brigjen TK berjalan beriringan antara mekanisme penegakan kode etik di internal Propam dan kebutuhan penyidikan tindak pidana yang tengah ditangani Bareskrim Polri.
Empat Perwira Tinggi Telah Ditetapkan Tersangka
Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal. Keempat tersangka tersebut masing-masing adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dari keempat tersangka itu, tiga orang yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi menjalani status tahanan rumah atas pertimbangan kondisi kesehatan.
Dalam perkembangan penegakan etik di internal korps Bhayangkara, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa (10/11/2026).
Modus Penyadapan dan Jeratan Pasal Berlapis
Berdasarkan hasil penelusuran penyidik, aktivitas dugaan penyadapan ilegal tersebut berlangsung pada kurun waktu 2025 hingga 2026. Modus yang digunakan adalah memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melewati prosedur verifikasi resmi.
Target penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto semata. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, institusi media massa, organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha turut disebut masuk dalam daftar sasaran pemantauan ilegal tersebut.
Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Penyidik juga menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang membawa ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan
