Jakarta-Mediadelegasi: Advokat Subhan Palal resmi melaporkan pengamat pendidikan Ina Liem ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemberian keterangan palsu di bawah sumpah. Laporan tersebut berkaitan dengan kesaksian Ina dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang membahas persyaratan pendidikan mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada Kamis (19/11/2026), Subhan menyambangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, guna menjalani agenda pemeriksaan perdana sebagai pihak pelapor.
Menurut Subhan, pernyataan yang disampaikan Ina Liem di hadapan majelis hakim konstitusi dinilai telah menggiring opini publik seakan-akan Gibran Rakabuming Raka sudah memenuhi ketentuan syarat jenjang pendidikan.
“Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN,” ungkap Subhan saat memberikan keterangan di Polda Metro Jaya.
Atas dasar tersebut, Subhan menduga terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tindak pidana pemberian keterangan palsu di atas sumpah.
Tempuh Jalur Hukum Usai Somasi Diabaikan
Subhan memaparkan bahwa langkah pelaporan ke kepolisian diambil setelah upaya teguran secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil. Sebelumnya, ia mengaku telah mengirimkan surat somasi kepada Ina Liem yang berisi tuntutan pencabutan pernyataan sekaligus permohonan maaf secara terbuka.
“Somasi saya tidak dihiraukan, diabaikan. Kalau somasi sudah diabaikan, berarti memang ya sudah, saya laporkan,” tegasnya.
Guna menguatkan laporannya di hadapan penyidik, Subhan turut menyerahkan sejumlah barang bukti pendukung, mulai dari rekaman video jalannya persidangan di MK hingga berbagai dokumen tertulis yang relevan.
Klarifikasi Ina Liem: Hadir Murni sebagai Ahli Keilmuan
Menanggapi polemik tersebut, Ina Liem melalui unggahan pernyataan resmi di akun Instagram pribadinya, @inaliem18, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa kehadirannya dalam persidangan Mahkamah Konstitusi semata-mata menjalankan kapasitas sebagai ahli yang menyampaikan analisis keilmuan secara objektif, bukan untuk membela kepentingan pihak Gibran maupun memverifikasi keabsahan ijazah tertentu.
“Tugas saya adalah memberikan pendapat profesional mengenai sistem pendidikan luar negeri, jalur pendidikan dan prinsip kesetaraan kualifikasi pendidikan,” tulis Ina Liem. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






