Jakarta-Mediadelegasi: Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menggeledah kediaman Irjen Eko Hadi Santoso yang berlokasi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) malam. Langkah penyidikan ini dilakukan untuk mendalami perkara dugaan tindak pidana makar yang tengah diusut kepolisian.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, membenarkan adanya upaya paksa penggeledahan tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu (18/11/2026).
“Iya (geledah terkait penanganan kasus makar),” ujar Brigjen Susatyo.
Selain menyisir seisi rumah, tim penyidik juga melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi tersebut. Berdasarkan pendalaman sementara, kediaman di kawasan Cipete itu diduga kuat difungsikan sebagai posko operasional oleh Eko Hadi.
“Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan Cipete yang digunakan sebagai Posko oleh EH,” jelasnya.
Kendati demikian, Susatyo belum bersedia membeberkan barang bukti maupun temuan spesifik dari hasil olah TKP tersebut. Ia memastikan perkembangan penyidikan tindak pidana terhadap keamanan negara ini akan dipaparkan secara resmi dalam konferensi pers mendatang.
“Untuk perkembangan tindak pidana terhadap keamanan negara, makar, akan disampaikan saat press conference,” tegasnya.
Resmi Dipecat Tidak Dengan Hormat dari Kepolisian
Penggeledahan kediaman Irjen Eko Hadi Santoso berlangsung tepat pada hari yang sama setelah dirinya dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri, Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan langsung putusan pemecatan tersebut dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Brigjen Trunoyudo.
Selain menjatuhkan sanksi administratif berupa pemecatan, majelis sidang etik juga menyatakan perbuatan Eko Hadi sebagai perilaku tercela karena terbukti melanggar ketentuan etika kelembagaan maupun etika kepribadian dalam Kode Etik Profesi Polri.
“Terhadap terduga pelanggar EHS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” tambahnya.
Sebagai informasi, sidang KKEP terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dipimpin langsung oleh Komjen Hendro Pandowo selaku ketua komisi merangkap anggota, didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota komisi yakni Irjen Pol. Dr. Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






