Jakarta-Mediadelegasi: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan regulasi tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna yang menjadi forum tertinggi di parlemen tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebelum proses pengambilan keputusan dilakukan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai jalannya pembahasan tingkat pertama beserta pokok-pokok materi muatan yang telah disepakati bersama pemerintah.
Usai mendengarkan pemaparan laporan panja, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna.
“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan di ruang sidang paripurna.
“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat serentak.
“Alhamdulillah,” ucap Puan sembari mengetuk palu sidang sebagai tanda sahnya pengambilan keputusan tersebut.
10 Pokok Pembahasan UU Perampasan Aset
Dalam laporan yang disampaikan Ketua Panja RUU Perampasan Aset, terdapat sepuluh substansi utama yang diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, meliputi:
- Prinsip dan Asas Hukum: Penetapan judul, prinsip, serta asas hukum perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
- Ruang Lingkup dan Jenis Aset: Pengaturan kriteria, jenis, dan nilai aset yang dapat dirampas, termasuk yang berasal dari tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas seperti investasi bodong dan perdagangan saham fiktif.
- Sanksi Pidana Tetap Berlaku: Penegasan bahwa ancaman sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati.
- Hukum Acara Perampasan Tanpa Tuntutan Pidana: Pengaturan pembagian kewenangan secara jelas dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana (non-conviction based), mulai dari tahap penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
- Perlindungan Pihak Ketiga: Jaminan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan kejelasan beban pembuktian serta kesempatan pembelaan yang memadai.
- Pemulihan Hak Korban: Jaminan upaya optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana secara langsung serta pemanfaatannya demi kepentingan masyarakat luas.
- Badan Pengelola Aset: Pengaturan tugas dan kewenangan badan berkompeten dalam mengelola aset tindak pidana secara profesional dan akuntabel, mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
- Pengawasan Independen: Pelaksanaan pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset oleh badan pengawas yang bersifat independen.
- Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang: Langkah mitigasi guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan agar instrumen perampasan aset tidak disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.
- Digitalisasi Pengelolaan Aset: Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






