Jakarta-Mediadelegasi: Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi meningkatkan status penanganan perkara dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Perkembangan terbaru penyidikan ini diumumkan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
“Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan,” tegas Irjen Johnny Eddizon Isir.
Isir menjelaskan bahwa tim penyidik tengah mendalami berbagai kemungkinan yang berkembang di balik aksi penyadapan tersebut. Salah satu fokus utama penyidikan adalah menelusuri keberadaan pihak lain yang diduga menerima hasil penyadapan atau pengguna akhir (end user), di luar mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim,” ujarnya.
Konstruksi Kasus dan Jeratan Hukum
Peningkatan status dugaan makar ini merupakan proses hukum tersendiri yang berjalan beriringan dengan perkara pokok penyadapan. Penyidik masih terus mengumpulkan alat bukti serta mendalami unsur pidana guna menetapkan pihak-pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.
Sebelumnya, dalam perkara pokok dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka. Keempatnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Polri, sedangkan Slamet Uliandi menjalani status tahanan rumah karena pertimbangan kondisi kesehatan. Dari sisi etik, Mabes Polri juga telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026) lalu.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, praktik penyadapan ilegal ini berlangsung sepanjang periode 2025–2026 dengan modus memasukkan sejumlah nomor target ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur verifikasi sah. Selain Presiden Prabowo, target penyadapan diduga turut menyasar pejabat negara, tokoh politik, awak media massa, organisasi masyarakat, aktivis LSM, hingga kalangan pengusaha.
Atas perbuatannya dalam perkara pokok penyadapan, para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






