Jakarta-Mediadelegasi: Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan jajaran menteri di kabinet agar tidak terus-menerus melimpahkan persoalan lintas sektoral kepada Presiden Prabowo Subianto. Yusril menegaskan setiap pimpinan kementerian harus berani mengambil tanggung jawab penuh atas permasalahan yang berada dalam lingkup kewenangannya.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Yusril saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Saya tidak ingin persoalan antarkementerian akhirnya kembali ke meja presiden hanya karena kita tidak bersedia mengambil tanggung jawab,” ujar Yusril.
Menurut Yusril, kunci utama penyelesaian masalah yang melibatkan berbagai instansi pemerintah terletak pada efektivitas koordinasi antarkementerian. Ia menekankan bahwa masing-masing instansi wajib saling menghormati batas kewenangan sekaligus proaktif mencari jalan keluar apabila ditemukan regulasi yang justru menghambat penyelesaian persoalan di lapangan.
Apabila muncul perbedaan pandangan antarmenteri, Yusril menyarankan agar hal tersebut dituntaskan melalui forum musyawarah demi mencapai kesepakatan bersama. Namun, jika suatu persoalan krusial memang memerlukan keputusan akhir dari Kepala Negara, para menteri diminta untuk tidak sekadar melaporkan masalah, melainkan turut menyodorkan penjelasan komprehensif beserta sejumlah opsi solusi.
Lebih lanjut, Yusril menyoroti pentingnya hasil nyata dari setiap pertemuan lintas instansi. Ia mengingatkan agar rapat koordinasi tidak hanya berhenti pada dokumen administratif tanpa eksekusi.
“Kalau semuanya berhenti pada berita acara dan kesimpulan rapat, maka fungsi koordinasi belum dapat kita laksanakan sebagaimana mestinya,” katanya.
Peran Sinkronisasi Kebijakan Kemenko Kumham Imipas
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, Yusril menjelaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas menjalankan fungsi sinkronisasi kebijakan serta memfasilitasi penyelesaian sumbatan masalah antarkementerian tanpa mengambil alih kewenangan teknis kementerian terkait. Setiap instansi tetap memiliki kewajiban menuntaskan program kerjanya melalui kerja sama lintas sektor.
Upaya penyelarasan tersebut diwujudkan melalui penyusunan rekomendasi di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga setiap kementerian dan lembaga selalu menjadikan aspek kepatuhan hukum serta pemenuhan HAM sebagai landasan dalam menjalankan kebijakan.
“Karena masalah hukum menyangkut semua kementerian, masalah HAM juga menyangkut semua kementerian dan lembaga,” jelas Yusril.
Sebagai contoh konkret, Yusril memaparkan bahwa pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan berkaitan erat dengan tugas teknis Kementerian Kesehatan. Demikian pula dengan jaminan kebebasan beragama dan beribadah yang merupakan bagian integral dari tanggung jawab Kementerian Agama. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






