Jakarta-Mediadelegasi: Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Pertemuan kedua pimpinan lembaga parlemen tersebut berlangsung guna membahas sejumlah agenda kenegaraan serta penguatan aspirasi daerah.
Usai pertemuan, Sultan Najamuddin menjelaskan bahwa diskusi bersama Sufmi Dasco Ahmad mencakup berbagai isu strategis lintas lembaga dan kepentingan daerah dalam skala nasional.
“Ya, diskusinya banyak hal, tapi kurang lebih seputar mengenai lembaga, mengenai daerah. Skala yang lebih besar, ya pokoknya urusan-urusan negara lah ya,” kata Sultan kepada awak media.
Respons Soal Dukungan Senator untuk Dasco Jadi Cawapres
Saat dimintai keterangan mengenai apakah pertemuan tersebut turut menyinggung gelombang dukungan dari sejumlah anggota DPD RI agar Sufmi Dasco Ahmad maju sebagai calon Wakil Presiden (Wapres), Sultan tidak memberikan jawaban secara lugas. Ia justru menekankan batasan konstitusional bahwa DPD RI secara kelembagaan tidak memiliki kewenangan untuk mengusung maupun mencalonkan figur tertentu dalam kursi Wakil Presiden.
Kendati demikian, Sultan memaklumi adanya pernyataan dukungan yang disuarakan oleh beberapa rekannya di DPD RI secara personal, mengingat kedekatan komunikasi serta rekam jejak Dasco yang dinilai memiliki perhatian terhadap isu-isu kedaerahan.
“Kemarin memang ada beberapa anggota DPD yang memberikan statement dukungan, ya karena memang saya enggak bisa hindari bahwa ya hari-hari kita kan di sini,” ujar Sultan.
“Ya, teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco yang beliau juga sangat pro daerah juga, kemudian beliau, ya teman-teman dengan inisiatif ya memberikan semacam support atau dukungan,” lanjutnya.
Fokus Kawal Kepentingan Daerah dalam Kebijakan Nasional
Terlepas dari dinamika politik tersebut, Sultan menegaskan bahwa substansi utama pertemuannya dengan Dasco adalah memastikan seluruh aspirasi masyarakat dari berbagai provinsi dapat terserap dan diperjuangkan oleh pemerintah ke depannya.
“Itu pasti, itu pasti. Karena concern kami jelas bahwa DPD sebagai representasi formal masyarakat daerah yang di tempatkan di pusat, kepentingan kita di situ, bahwa memastikan agar kepentingan-kepentingan daerah, aspirasi daerah betul-betul diakomodasi, diakomodir, dan betul-betul bisa diterjemahkan dalam kebijakan-kebijakan negara,” pungkas Sultan. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Tagor
Editor : Alan






