“Tugas distributor pupuk adalah memastikan bahwa pupuk sampai kepada kios, dan selanjutunya kios membagi kepada setiap kelompok tani, dan setiap kios bertanggung jawab atas penyaluran pupuk dengan tim verifikasi dan validasi. Distributor menyalurkan ke pemilik kios, pemilik kios menyalurkan kekelompok tani sesuai dengan prosedur, apabila ada pemilik kios yang melanggar akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Hemat.
Mengingat keterbatasan kuota pupuk bersubsudi yang didapatkan Kabupaten Samosir, Hemat Sagala telah mengajukan usulan untuk penambahan kuota melalui Dinas Pertanian Kabupaten Samosir. Jika sering terlambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi, kata Hemat itu terjadi karena proses yang harus didata Pemerintah Provinsi sampai dengan Kementerian Pertanian.
“Dalam hal ini Kabupaten Samosir hanya mendapatkan alokasi pupuk subsidi sekitar 40% dari kebutuhan yang telah diajukan. Oleh karena itu diharapkan kepada kelompok tani, agar betul-betul membagikan secara merata kepada anggota kelompok tani,” sebutnya.
Dalam hal ini, Plt. Kadis Pertanian menegaskan bahwa, penyaluran pupuk bersubsidi akan tetap dilakukan secara transparan dan peraturan yang berlaku akan terus ditegakkan, menanggapi permasalahan yang terjadi pada kelompok tani.
Andri P. Limbong juga menegaskan, kepada penyuluh tani untuk membuat rapat kelompok tani dan pihak dinas pertanian Kabupaten Samosir, untuk mendata kelompok tani yang aktif agar mendapatkan pupuk bersubsidi.
“Distributor membuat surat teguran kepada kios pengecer yang melakukan kegiatan distribusi pupuk di luar wilayah kerjanya, dan jika terus berulang maka disarankan agar menindak tegas, dengan memutus kontrak kerjasamanya,” pungkasnya. D|Sam-59
