KPK Periksa Caperdes Pati dalam Kasus Pemerasan Sudewo

Kamis, 2 April 2026 - 15:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah calon perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati. Foto: Ist.

PK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah calon perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pati. Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: KPK periksa Caperdes Pati dalam pengembangan kasus dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil sejumlah calon perangkat desa (caperdes) untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Dalami Kasus Pemerasan di Pemkab, KPK Periksa Caperdes Pati

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati,” ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Kamis (2/4/2026).

Menurut Budi, para saksi yang dipanggil merupakan calon perangkat desa yang diduga mengetahui proses dan praktik permintaan uang dalam pengisian jabatan perangkat desa tersebut.

Beberapa caperdes yang dijadwalkan diperiksa antara lain Suyono yang merupakan calon perangkat Desa Sukorukun Kecamatan Jaken, Joko Lastari calon perangkat Desa Sidoluhur, serta Parmin yang mencalonkan diri sebagai perangkat Desa Trikoyo di Kecamatan Jaken.

BACA JUGA:  Basarnas Bengkulu Dikerahkan Cari 5 Jurnalis dan 3 Awak Kapal Hilang di Sekitar Anak Krakatau

Selain tiga caperdes tersebut, penyidik juga memanggil sejumlah saksi lain dari berbagai unsur. Mereka di antaranya Agus Susanto yang menjabat sebagai Kepala Desa Slungkep Kecamatan Kayen, Mujibur Rokman dari pihak swasta, serta ARI Sih Hartono yang merupakan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.

Baca Juga : https://mediadelegasi.id/israel-mendesak-as-lanjutkan-perang-melawan-iran/

Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan di kantor Kepolisian Sektor Sumber di wilayah Rembang. Hingga kini KPK belum mengungkap secara rinci materi yang akan didalami dari para saksi yang dipanggil.

Penyidik juga belum memberikan keterangan apakah seluruh saksi yang dipanggil hadir memenuhi undangan pemeriksaan. Namun proses pengumpulan keterangan tetap dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara.

Kasus ini sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Januari 2026 di wilayah Kabupaten Pati. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

BACA JUGA:  KPK Geledah Kantor ATR/BPN Terkait Kasus HGB Bogor

Setelah dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Selain Sudewo, tiga tersangka lainnya adalah Abdul Suyono selaku Kepala Desa Karangrowo, Sumarjiono selaku Kepala Desa Arumanis, serta Karjan yang menjabat sebagai Kepala Desa Sukorukun.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti dalam perkara tersebut.

Para tersangka kini telah ditahan di rumah tahanan KPK untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dan dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. D| Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PTUN Jakarta Nyatakan Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Gugur
Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dengan Berat Hati, Puji Sikap Kesatria dan Negarawan
Gibran Mundur dari Wapres, Tetap Berhak Terima Uang Pensiun 100 Persen dan Fasilitas Negara?
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres ke Pimpinan MPR di Senayan
Suasana Terkini Istana Wapres Jelang Kabar Gibran Mundur dan Acara Pamitan Siang Ini
Sebanyak 120 Anggota DPR Resmi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran
PDIP Sepakat Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat Makzulkan Gibran dari Wapres
Ajudan Ungkap Alasan Jokowi Baru Laporkan Kasus Ijazah Palsu Roy Suryo Usai Purna Tugas
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 17:40 WIB

PTUN Jakarta Nyatakan Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Gugur

Kamis, 12 November 2026 - 16:19 WIB

Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dengan Berat Hati, Puji Sikap Kesatria dan Negarawan

Kamis, 12 November 2026 - 12:42 WIB

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres ke Pimpinan MPR di Senayan

Kamis, 12 November 2026 - 11:15 WIB

Suasana Terkini Istana Wapres Jelang Kabar Gibran Mundur dan Acara Pamitan Siang Ini

Rabu, 11 November 2026 - 14:51 WIB

Sebanyak 120 Anggota DPR Resmi Usulkan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran

Berita Terbaru

Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor (kedua kiri) menerima penghargaan Forkopimda Terbaik II dari Wamendagri Bima Arya (kiri) pada malam Apresiasi Pemda Berprestasi Regional Sumatera Batch III di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Rabu (11/11/2026) malam. Foto: Ist.

Sumatera Utara

Pemprov Sumut Raih Penghargaan Forkopimda Terbaik II Regional Sumatera

Kamis, 12 Nov 2026 - 16:27 WIB