Medan-Mediadelegasi: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) DPRD Kabupaten Samosir, Sumatera Utara menegaskan akan tetap mengkritisi kinerja pemerintah kabupaten (Pemkab) di bawah kepemimpinan Bupati Vandiko Timotius Gultom jika kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan tidak pro rakyat di daerah itu
“Tekad dan semangat kami tidak akan mengendor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di DPRD Kabupaten Samosir. Jika Bupati mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat, tentu akan kami kritisi dan ingatkan,” kata Ketua Fraksi PDI-P DPRD Kabupaten Samosir Pardon ME Lumbanraja.
Pardon menyatakan hal itu saat diwawancarai mediadelegasi melalui sambungan telepon dari Medan, Jumat (7/10).
Menurutnya, dengan melihat kondisi geografi maupun teritorial Samosir, maka Pemkab Samosir harus berani memberikan inovasi demi kemajuan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah setempat.
“Bupati Samosir harus berani maju melihat ke depan dengan melahirkan kebijakan strategis, bagaimana agar masyarakat di daerahnya mendapatkan hak untuk mewujudkan kesejahteraannya. Salah satunya harus pro kepada rakyat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sikap kritis fraksi partainya dalam mengontrol setiap kebijakan Bupati dan Pemkab Samosir tidak akan berkurang demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Samosir.
Pardon berharap, masyarakat dan para legislator lainnya di DPRD Samosir bisa bersikap bijak dalam menanggapi setiap kritik yang dilontarkan Fraksi PDI-P tersebut, bukan hanya saling menyudutkan atas nama kelompok partai tertentu.
“Tidak mungkin kami hanya duduk manis di DPRD Samosir kalau ada ketidakberesan di Pemkab Samosir,” ujar Pardon.
Dia juga mempertanyakan realisasi dari janji kampanye Vandiko Timotius Gultom saat menjelang Pilkada Samosir tahun 2020 lalu.
Fraksi PDI-P DPRD Samosir, menurut dia, Bupati beserta jajaran Pemkab Samosir harus terus berinovasi untuk kebijakan pengembangan pembangunan yang lebih pro rakyat, antara lain di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan dan pariwisata.
Untuk sektor pertanian, misalnya, menurut Pardon masih banyak petani di daerah itu kesulitan memperoleh bibit padi berkualitas dan pupuk dengan harga subsidi.
Mencermati kinerja Bupati dan Pemkab Samosir yang belum maksimal tersebut, diakuinya, menjadi dasar pertimbangan pimpinan dan anggota Fraksi PDI-P untuk memutuskan tidak hadir dalam rapat paripurna dengan agenda penetapan Perubahan APBD Samosir tahun 2022. D|Med-24
