Jakarta-Mediadelegasi : Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri media belakangan ini menjadi perhatian serius bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hilmy Muhammad. Gus Hilmy, sapaan akrabnya, menilai kondisi ini sebagai ancaman bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.
Menurut Gus Hilmy, ketika pekerja media kehilangan ruang dan kesempatan, ruang publik kehilangan suara yang independen. Ini tidak hanya mengancam kehidupan media dan pekerjanya, tapi juga masyarakat yang membutuhkan informasi yang valid dan benar.
Gus Hilmy menekankan pentingnya peran media dalam mencerdaskan bangsa dan menjadi sarana publik untuk mendapatkan informasi yang objektif dan berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah harus memahami bahwa media bukan sekadar unit bisnis biasa, melainkan pilar demokrasi yang perlu dilindungi.
Dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan dinamika digital yang terus bergerak cepat, pemerintah harus memiliki sikap yang tegas untuk menjaga keberlanjutan media. Gus Hilmy menyarankan agar pemerintah menyediakan skema stimulus khusus seperti keringanan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, atau program pendampingan digitalisasi media kecil-menengah.
Gus Hilmy juga mendorong industri media untuk tidak sepenuhnya bergantung pada iklan, melainkan menggali peluang-peluang usaha atau diversifikasi usaha. Media juga perlu menjaga independensi dan tetap kritis dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.
Dengan demikian, Gus Hilmy berharap bahwa media dapat terus menjadi ruang penyampai informasi yang jujur dan objektif, serta menjadi pilar demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah harus memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang informasi publik tetap sehat dan berimbang.
Gus Hilmy juga menekankan pentingnya media sebagai mitra pemerintah untuk mensosialisasikan program-programnya kepada masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat memanfaatkan media untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Namun, Gus Hilmy juga mengingatkan bahwa media harus tetap kritis dan independen dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Media tidak boleh menjadi alat propaganda atau sekadar corong kekuasaan.
