MKMK Tolak Seluruh Gugatan Etik Terhadap Hakim MK Terkait Perkara Ijazah Gibran

Kamis, 5 November 2026 - 16:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna (tengah) didampingi Sekretaris Ridwan Mansyur dan Anggota Yuliandri memimpin sidang pembacaan putusan gugatan etik terhadap sembilan hakim MK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Ist.

Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna (tengah) didampingi Sekretaris Ridwan Mansyur dan Anggota Yuliandri memimpin sidang pembacaan putusan gugatan etik terhadap sembilan hakim MK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Foto: Ist.

Jakarta-Mediadelegasi: Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara resmi menolak seluruh gugatan etik yang diajukan oleh Tim Hukum Merah Putih, C Suhadi Cs, terhadap sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut dilayangkan terkait penanganan perkara nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai sengketa ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diputus pada awal Oktober 2026.

Dalam pembacaan putusannya pada Kamis (5/11/2026), Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna menyampaikan bahwa laporan dengan nomor registrasi 05/MKMK/L/10/2026 dan 06/MKMK/L/10/2026 ditolak seluruhnya. Sementara itu, laporan nomor 07/MKMK/L/10/2026 dinyatakan tidak dapat diterima, serta laporan nomor 08/MKMK/L/10/2026 dan 09/MKMK/L/10/2026 kembali diputus ditolak seluruhnya.

Putusan MKMK ini diputus dalam Rapat Majelis Kehormatan yang beranggotakan I Dewa Gede Palguna selaku Ketua merangkap Anggota, Ridwan Mansyur sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Yuliandri sebagai Anggota pada Rabu (28/10/2026).

BACA JUGA:  Puan Akui Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Pemakzulan Gibran dari 25 Anggota DPR

Poin-Poin Gugatan C Suhadi Cs
Dalam laporannya, C Suhadi Cs mempersoalkan sejumlah prosedur dan substansi yang dinilai janggal dalam penanganan perkara oleh sembilan hakim MK, di antaranya:

  • Tanpa Putusan Sela (Dismissal): Para hakim dinilai langsung memeriksa pokok permohonan tanpa menjatuhkan putusan sela, meskipun permohonan dianggap melewati tenggat waktu pengajuan PHPU 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (3) UU MK.
  • Persoalan Kedudukan Hukum (Legal Standing): Pelapor mempertanyakan alasan kedudukan hukum pemohon yang bukan merupakan paslon capres-cawapres baru dinyatakan dalam putusan akhir setelah pemeriksaan pokok perkara usai.
  • Paradoks Hukum Prosedural: Majelis hakim dinilai menolak permohonan melalui pertimbangan formalitas, tetapi di sisi lain tetap memaparkan materi substansi perkara—termasuk menyoroti tidak ditemukannya bukti kelulusan pendidikan luar negeri yang setara SMA milik Wapres Gibran.
  • Potensi Pengiringan Opini: Tim Hukum Merah Putih menganggap pemaparan materi ketika gugatan cacat formal merupakan taktik untuk mendeligitimasi pejabat negara secara halus serta memicu opini publik di masyarakat.
BACA JUGA:  Dicopot Usai Keracunan MBG Sidoarjo, BGN: SPPG Kalitengah Lalaian Disengaja

Atas dasar dugaan pelanggaran etik tersebut, pihak pengadu sebelumnya meminta MKMK menjatuhkan sanksi tegas mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada para hakim konstitusi. Namun, dengan penolakan ini, seluruh laporan etik terhadap para hakim MK dalam perkara tersebut dinyatakan gugur oleh majelis kehormatan. D|Red.

 

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.

Penulis : Tagor

Editor : Alan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Defisit APBN Oktober 2026 Capai Rp379,3 Triliun, Menkeu Suahasil Luruskan Istilah Tekor
Prabowo Kumpulkan Ketum Partai Koalisi di Istana Bogor Sore Ini, Bahas Calon Wapres Pengganti Gibran?
Maruli Siahaan Dorong Pembaruan UU HAM, Tekankan Perlindungan Nyata bagi Seluruh Rakyat
PTUN Jakarta Nyatakan Gugatan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran Gugur
Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dengan Berat Hati, Puji Sikap Kesatria dan Negarawan
Gibran Mundur dari Wapres, Tetap Berhak Terima Uang Pensiun 100 Persen dan Fasilitas Negara?
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Wapres ke Pimpinan MPR di Senayan
Suasana Terkini Istana Wapres Jelang Kabar Gibran Mundur dan Acara Pamitan Siang Ini
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 14:13 WIB

Defisit APBN Oktober 2026 Capai Rp379,3 Triliun, Menkeu Suahasil Luruskan Istilah Tekor

Jumat, 13 November 2026 - 13:30 WIB

Prabowo Kumpulkan Ketum Partai Koalisi di Istana Bogor Sore Ini, Bahas Calon Wapres Pengganti Gibran?

Jumat, 13 November 2026 - 11:45 WIB

Maruli Siahaan Dorong Pembaruan UU HAM, Tekankan Perlindungan Nyata bagi Seluruh Rakyat

Kamis, 12 November 2026 - 16:19 WIB

Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran dengan Berat Hati, Puji Sikap Kesatria dan Negarawan

Kamis, 12 November 2026 - 14:29 WIB

Gibran Mundur dari Wapres, Tetap Berhak Terima Uang Pensiun 100 Persen dan Fasilitas Negara?

Berita Terbaru