Medan-Mediadelegasi: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan langkah strategis untuk menekan kenaikan harga cabai sekaligus menjaga stabilitas inflasi daerah. Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya anomali: produksi cabai di Sumut sebenarnya melimpah, namun harga di pasaran justru naik karena banyak hasil panen dikirim ke luar daerah.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu Evan Botung Daulay menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Selasa (6/10/2026). Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak dibiarkan terus berlangsung tanpa penanganan.
“Secara data produksi, Sumut ini sebenarnya surplus. Namun, ada anomali di mana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi justru banyak keluar daerah, seperti di Kabupaten Batubara baru panen raya cabai, namun inflasinya justru tinggi. Ini jadi anomali, makanya kami cari akar permasalahannya,” ujar Evan menjelaskan situasi yang terjadi.
Salah satu penyebab utama terungkap adalah tingginya arus penjualan cabai ke provinsi tetangga, terutama ke Riau dan Aceh. Akibatnya, ketersediaan pasokan di pasar-pasar lokal berkurang, sehingga harga mengalami lonjakan meskipun panen raya sedang berlangsung di wilayah sendiri.
Untuk mengatasinya, Pemprov Sumut menyepakati komitmen bersama para pemangku kepentingan dan petani. Prinsip yang ditegaskan sangat jelas: kebutuhan warga Sumatera Utara harus dipenuhi lebih dulu, dan sisa hasil panen baru boleh dikirim ke luar daerah.
Langkah konkret pertama yang diambil adalah penyerapan langsung hasil panen dari petani. Melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa, Pemprov membeli cabai langsung dari petani dan menyalurkannya ke pasar-pasar induk utama, seperti Pasar Induk Lau Cih serta pasar MMTC, guna mengamankan stok di pasaran.
Langkah kedua, Biro Perekonomian bersama Dinas Pertanian dan Bank Indonesia mengedukasi serta menyusun jadwal masa tanam bagi gabungan kelompok tani. Tujuannya agar masa panen tersebar merata sepanjang tahun, sehingga tidak terjadi kekosongan pasokan yang memicu lonjakan harga secara tiba-tiba.
Selain itu, Pemprov menyiapkan subsidi ongkos angkut untuk menekan biaya distribusi dari daerah sentra produksi ke daerah konsumen. Langkah ini diharapkan membuat harga jual di tingkat pasar tetap terjangkau tanpa mengurangi keuntungan yang diterima petani.
Pemprov juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah serta operasi pasar secara serentak di seluruh kabupaten dan kota. Hingga akhir tahun 2026, setiap daerah diwajibkan melaksanakan kegiatan ini minimal dua hingga empat kali agar harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
Evan menegaskan bahwa seluruh upaya ini dilakukan secara terkoordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Bank Indonesia, Perum Bulog, serta pemerintah kabupaten/kota. Sinergi antarlembaga dinilai sangat penting agar penanganan harga berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kami sudah banyak melakukan koordinasi dan turun ke lapangan, hingga Desember nanti seluruh kabupaten/kota serentak minimal dua sampai empat kali melakukan Gerakan Pangan Murah,” tambahnya. Keterlibatan langsung pemerintah daerah di lapangan menjadi kunci keberhasilan stabilisasi harga.
“Pemprov Sumut akan terus berupaya untuk menjaga kestabilan harga agar inflasi tidak tinggi,” tegas Evan. Warga diharapkan dapat merasakan perubahan harga yang lebih wajar dan terjangkau seiring berjalannya langkah-langkah penanganan yang telah disusun ini. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
Penulis : Andre S
Editor : Alan
