Namun, Kementerian PKP menemukan adanya kategori backlog ketiga yang lebih memprihatinkan. Kategori ini mencakup keluarga yang tinggal di rumah yang tidak layak, dan rumah tersebut juga bukan milik mereka. Kondisi ini membuat beban perumahan semakin kompleks.
“Tapi begitu kami gali lagi ternyata itu ada backlog ketiga, yaitu backlog orang yang pada saat yang sama dia tinggal di rumah yang tidak layak tapi rumah itu pun bukan rumah dia,” jelas Fahri. Ia menambahkan bahwa ada 6 juta keluarga yang termasuk dalam kategori ini.
Angka 6 juta keluarga yang tinggal di hunian tidak layak dan bukan milik mereka menunjukkan skala tantangan perumahan di Indonesia. Kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah nyata. Pembangunan perumahan vertikal menjadi salah satu solusi yang diharapkan bisa menekan laju masalah ini.
Dengan konsep hunian vertikal yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan ruang publik, pemerintah berharap dapat menyediakan solusi hunian yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan interaksi sosial masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu mengubah wajah kawasan kumuh menjadi permukiman yang layak dan manusiawi.
Pemerintah melalui Kementerian PKP terus berupaya mencari terobosan dan solusi inovatif untuk mengatasi masalah perumahan yang terus bertambah. Pembangunan perumahan vertikal dianggap sebagai salah satu strategi kunci untuk mewujudkan target pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh rakyat Indonesia. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.
