“Hal ini agar masyarakat yang dibatasi pergerakannya tidak bingung dengan apa yang akan di makannya dan siapa yang menjamin kehidupannya,” ucap Hendro yang juga wakil Ketua dari Fraksi PKS DPRD Sumut.
Dia menyebutkan, seharusnya yang dibatasi itu adalah jam kegiatan dan operasionalnya. apalagi orang yang berdagang, bukan menutup tapi membatasi.
“Contohnya pedagang bisa melakukan Take Away tanpa harus menimbulkan kerumunan dan PPKM Darurat dalam pelaksanaannya harus lebih memperhatikan dampak yang terjadi nantinya,” katanya.
Hendro Susanto berpesan kepada petugas yang melakukan PPKM Darurat jangan salah kaprah dan harus lebih mengedepan etika serta SOP (Standar Operasional) yang berlaku dalam melaksanakan kegiatannya.
Hendro Susanto berharap ketika pemberlakuan PPKM Darurat, pemerintah harus lebih memperhatikan apa yang diperlukan masyarakat dan membekali dengan memberikan vitamin untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19, dan untuk sektor Esensial tetap 25 kuotanya dan yang Non Esensial untuk benar benar WFH.D|Med-82.
