Perbedaan Lebaran: Taat Bukan Berarti Serentak

Jakarta-Mediadelegasi: Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa perbedaan penentuan Hari Raya Idulfitri 1447 H tidak berarti kurang taat terhadap keputusan pemerintah. Pernyataan ini disampaikannya saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, pada Jumat (20/3/2026), menanggapi narasi yang menyebut golongan yang merayakan Lebaran lebih awal tidak patuh pada aturan negara.

Muhadjir menekankan bahwa umat Muslim yang merayakan Lebaran hari ini maupun besok sama-sama taat kepada pemerintah. Menurutnya, konsep taat tidak harus diartikan sebagai keseragaman tanggal perayaan. Hal ini bukan hal baru, karena perbedaan penentuan hari raya keagamaan sudah menjadi hal yang biasa terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.

“Jadi ini kan kita sudah biasa berbeda gitu dan jangan diinterpretasikan yang penting, yang dimaksud taat kepada pemerintah itu bukan berarti Lebarannya sama gitu ya. Jadi baik yang Lebaran hari ini maupun besok itu ya sama-sama taat kepada pemerintah, ini yang harus kita tekankan,” ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan bahwa perbedaan ini bukan soal kepatuhan, melainkan perbedaan metodologi penentuan awal bulan Hijriah. Masing-masing pihak, baik Muhammadiyah maupun pemerintah, memiliki argumen yang kuat dan sah secara keagamaan maupun ilmiah, sehingga tidak perlu diperdebatkan atau dipertajam perbedaannya.

“Bukan itu urusannya, ini juga bukan soal taat kemudian harus semuanya bareng itu bukan, itu ini yang perlu saya sampaikan,” tegasnya. “Karena apa? Karena masing-masing sudah punya argumen dan sama-sama kuatnya gitu, dan itu sangat dimungkinkan,” imbuhnya.

Muhadjir juga merujuk pada ceramah cendekiawan muslim Muhammad Quraish Shihab di Istana Negara beberapa waktu lalu. Menurut Quraish Shihab, barang siapa yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan maka hendaknya dia berpuasa. Hal ini, menurut Muhadjir, sejalan dengan keyakinan umat Muslim dalam mengucapkan syahadat, yang didasarkan pada akal sehat dan keyakinan terhadap keberadaan Allah SWT.

“Karena kita akal sehat kita menyatakan bahwa ada Tuhan itu, tidak ada Tuhan selain Allah maka kita bersyahadat. Sama itu, jadi ini soal perbedaan metodologi yang saya kira tidak perlu dipertajam,” ucapnya.

Sementara itu, Muhadjir menjelaskan bahwa Muhammadiyah menggunakan konsep tajdid dalam panduan keagamaannya, termasuk dalam menentukan awal bulan Hijriah. Konsep ini merujuk pada Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), yang mengukur keberadaan hilal tidak hanya di wilayah tertentu, tetapi berlaku untuk seluruh dunia.

“Artinya bahwa sekarang untuk wujudul hilal itu, keberadaan hilal itu tidak hanya diukur di wilayah tertentu tetapi berlaku seluruh dunia. Kebetulan tahun ini tanggal satu hilal itu muncul di Alaska. Ketika tanggal satu muncul di Alaska, maka untuk seluruh dunia berlaku itu, tidak hanya di Alaska saja,” tutur Muhadjir.

Ia menambahkan bahwa Kalender Hijriah Global Tunggal ini sudah diratifikasi oleh lebih dari 10 negara. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh Muhammadiyah tidak hanya diakui secara lokal, tetapi juga memiliki pengakuan internasional yang luas.

Diketahui, PP Muhammadiyah menetapkan Jumat, 20 Maret 2026, sebagai 1 Syawal 1447 Hijriah. Penetapan ini didasarkan pada penggunaan Kalender Hijriah Global Tunggal yang bertumpu pada metode hisab atau perhitungan astronomi yang akurat dan terukur.

Sebagai perbandingan, pemerintah melalui sidang isbat yang digelar pada Kamis (19/3/2026) menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Meskipun terdapat perbedaan tanggal, Muhadjir berharap masyarakat dapat tetap menjaga persatuan dan toleransi, serta tidak membiarkan perbedaan ini menjadi sumber perpecahan di tengah bangsa. D|Red

Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS.