Bangsa Indonesia, lanjutnya, patut bersyukur memiliki ulos yang bukan saja sebagai karya seni biasa, sehingga oleh Pemerintah RI ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda nasional pada 17 Oktober 2014 sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Ulos setiap tahun hingga sekarang ini.
Meski ulos telah ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda nasional dan sedang gencar dijadikan warisan budaya dunia melalui UNESCO, ia memperkirakan, belum banyak yang tahu filosofi sebenarnya dari ulos.
Selain nilai estetika, pada sehelai ulos juga sarat nilai seni, sejarah, religi, dan budaya yang tergambar dari motif, pilihan warna, jenis, hingga cara pemakaian dan pemberian ulos yang kesemuanya mengandung pesan dan makna tersendiri.
Secara garis besar, ia menuturkan, ulos memiliki makna kehidupan dan representasi semesta alam sekaligus simbol restu, kasih sayang dan persatuan.
Ulos juga merupakan simbol adat yang dinilai sakral sangat penting digunakan oleh orang Batak untuk upacara adat, pernikahan hingga kematian.
“Melalui rangkaian perayaan Hari Ulos Nasional 2023 ini pula, kami berharap ulos sebagai warisan budaya Indonesia semakin digemari, semakin dikreasikan, semakin sering dikenakan sehingga semakin lestari dan menyejahterakan masyarakat, terutama para penenun ulos,” ucap Sinta.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Umum DPP KMDT Mandalasah Turnip mengajak segenap lapisan masyarakat, termasuk wisatawan agar datang berbondong-bondong ke arena perayaan Hari Ulos 2023 tingkat Provinsi Sumatera Utara tersebut.
“Perayaan Hari Ulos Nasional yang digelar di Pantai Indah Situngkir, Kabupaten Samosir tahun ini merupakan salah satu komitmen penuh KMDT bersama segenap elemen masyarakat di kawasan Danau Toba dalam menjaga warisan ulos untuk terus dilestarikan,” ujarnya.
Namun, Mandalasah mengingatkan bahwa upaya pelestarian ulos sebagai salah satu aset budaya nasional tidak bisa sepenuhnya mengandalkan peran masyarakat dan pelaku usaha ulos semata, melainkan mutlak dibutuhkan dukungan nyata secara berelanjutan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. D|Red
