Sementara, bank garansi dijadikan sebagai jaminan agar proses pengerjaan di bidang jasa konstruksi tersebut dapat berjalan sesuai rencana dengan kontrak atau perjanjian yang berlaku.
Untuk menelusuri lebih jauh soal faktor penyebab lambannya proses pengerjaan proyek infrastruktur itu, Rony meminta kepada Inspektorat Pemprov Sumut memeriksa rekening koran perusahaan-perusahaan pemenang tender proyoyek itu agar masalah ini tidak berujung pada proses hukum.
Dikatakannya, masyarakat di Sumut saat ini kerap mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah sehingga menghambat kelancaran aktivitas mereka.
Namun, kata dia, kinerja pengerjaan proyek pembangunan dan perbaikan jalan maupun jembatan serta drainase yang bersumber dari APBD Sumut 2022/2003, untuk proses tahap awal saja sudah berjalan lamban.
“Jika masalah dana tersebut tidak segera dituntaskan, saya pesimis hingga menjelang akhir Desember 2022 perusahaan-perusahaan pemenang tender proyek infrastruktur Sumut itu mampu merealisasikan target 33 persen dari total paket proyek,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut Bambang Pardede, menjelaskan, progres proyek multiyears baru terealisasi sekitar 5,3 persen, yakni PT Waskita Karya sebesar 1,2837 persen, PT SMJ sebesar 2,9778 persen dan PT Pijar Utama sebesar 1,04 persen dari yang ditargetkan di akhir Desember 2022 sebesar 33,55 persen. D|Red-04
