Medan-Mediadelegasi: Kalangan legislator di DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menilai tidak masuk akal rendahnya progres proyek multiyears infrastruktur Sumut senilai Rp2,7 triliun disebabkan oleh PT Waskita Karya selaku pemenang tender mengalami kesulitan dana.
“Tidak masuk akal. Sebab, salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap peserta tender adalah jaminan yang berbentuk bank garansi. Umumnya, besaran dana bank garansi itu minimal lima persen atau lebih dari total nilai proyek, sehingga sulit dipercaya jika pihak PT Waskita Karya mengaku kesulitan dana,” kata anggota Komisi D DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang saat diwawancarai mediadelegasi melalui sambungan telepon, di Medan, Sabtu (5/11).
Sebagaimana diinformasikan, masalah kesulitan dana untuk membiayai kelangsungan proyek infrastruktur tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat Komisi D DPRD Sumut dan perwakilan PT Waskita Karya di Medan pada Kamis (3/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menduga, dana bank garansi yang diajukan pihak PT Waskita Karya saat melengkapi dokumen penawaran tender proyek multiyears 2022-2023 Pemrov Sumut senilai Rp2,7 miliar kemungkinan sudah tidak ada lagi atau sebagian besar sudah ditarik.
Jika asumsi itu terbukti benar, kata Rony, perusahaan jasa konstruksi BUMN itu dipastikan bakal mengalami kesulitan untuk merealisasikan target proyek pembangunan maupun perbaikan jalan, jembatan dan drainase yang ditetapkan oleh Pemprov Sumut.
“Kami menduga dana garansi bank PT Waskita Karya saat mengajukan penawaran tender proyek, kemungkinan sudah ditarik,” ucap politisi Partai NasDem itu.
Sementara, bank garansi dijadikan sebagai jaminan agar proses pengerjaan di bidang jasa konstruksi tersebut dapat berjalan sesuai rencana dengan kontrak atau perjanjian yang berlaku.
Untuk menelusuri lebih jauh soal faktor penyebab lambannya proses pengerjaan proyek infrastruktur itu, Rony meminta kepada Inspektorat Pemprov Sumut memeriksa rekening koran perusahaan-perusahaan pemenang tender proyoyek itu agar masalah ini tidak berujung pada proses hukum.
Dikatakannya, masyarakat di Sumut saat ini kerap mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah sehingga menghambat kelancaran aktivitas mereka.
Namun, kata dia, kinerja pengerjaan proyek pembangunan dan perbaikan jalan maupun jembatan serta drainase yang bersumber dari APBD Sumut 2022/2003, untuk proses tahap awal saja sudah berjalan lamban.
“Jika masalah dana tersebut tidak segera dituntaskan, saya pesimis hingga menjelang akhir Desember 2022 perusahaan-perusahaan pemenang tender proyek infrastruktur Sumut itu mampu merealisasikan target 33 persen dari total paket proyek,” ujarnya.
Sebelumnya, Kadis Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sumut Bambang Pardede, menjelaskan, progres proyek multiyears baru terealisasi sekitar 5,3 persen, yakni PT Waskita Karya sebesar 1,2837 persen, PT SMJ sebesar 2,9778 persen dan PT Pijar Utama sebesar 1,04 persen dari yang ditargetkan di akhir Desember 2022 sebesar 33,55 persen. D|Red-04
