Bobby Tegaskan Tidak Toleransi Kasus Korupsi di Pemprov Sumut

Selasa, 1 Juli 2025 - 00:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Sumut Bobby Nasution (tengah) ketika mengikuti rapat koordinasi penguatan sinergi atara KPK dan pemerintah daerah di Jakarta, pada  28 April 2025 lalu.  Foto:  Diskominfo Sumut

Gubernur Sumut Bobby Nasution (tengah) ketika mengikuti rapat koordinasi penguatan sinergi atara KPK dan pemerintah daerah di Jakarta, pada 28 April 2025 lalu. Foto: Diskominfo Sumut

Medan-Mediadelegasi: Gubernur Sumut  Bobby Nasution menegaskan  pihaknya tidak menoleransi kasus korupsi di semua organisasi perangkat daerah  (OPD)  di lingkungan Pemerintah Provinsi  (Pemprov) setempat.

“Untuk itu, jika terdapat pejabat di lingkungan Pemprov Sumut  yang diduga melakukan pelanggaran hukum dan sedang dalam penanganan KPK, kami  menyatakan siap bersikap kooperatif,” tulis Bobby Nasution  dalam akun resmi Instagram-nya @bobbynst, seperti dibaca Mediadelegasi Medan, Senin (30/6).

Bobby menyatakan sikap kooperatif tersebut merupakan  bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilaksanakan lembaga berwenang.

Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa tindakan korupsi merupakan pelanggaran hukum yang merugikan negara dan sama sekali tidak dapat ditoleransi.

Bobby mengingatkan jajaran Pemprov Sumut bahwa tindakan korupsi juga bertentangan dengan komitmen Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

BACA JUGA:  Sumut Dukung Program Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah untuk Ketahanan Pangan

Sebelumnya dalam kesempatan terpisah, Gubernur Sumut Bobby Nasution di Jakarta, pada  28 April 2025 lalu,  secara resmi menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya besar memberantas korupsi di wilayahnya.

Langkah kolaboratif ini  menandai komitmen kuat Pemprov Sumut dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum korupsi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. D|Red

Baca  artikel menarik lainnya dari mediadelegasi.id di GOOGLE NEWS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel mediadelegasi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

CEGAH GANGGUAN KAMTIB, LPKA MEDAN GELAR RAZIA GABUNGAN
Namanya Dicatut Irhamsadani Rambe dalam Isu Seleksi KPID, KAMMI Sumut: Ketua yang Sah Hanya Hasan Basri!
BEM UMN Al-Washliyah Tagih Tindak Lanjut Bea Cukai soal Dugaan Monza Ilegal
Gelar Muswil ke III, Syamsuri Terpilih Jadi Ketua IKA UT Medan Periode 2026-2031
Dua Kepala Lingkungan di Medan Ditangkap Terkait Narkoba, Satu Bawa 600 Butir Ekstasi
Inspektorat Kota Medan Bungkus Rapi Temuan BPK
Dinyatakan Mampu Padahal Hidup Pas-pasan, Ibu Nelayan Banding Desil Demi Anak Dapat KIP Kuliah
ISMI Sumut: Sangat Pantas, Ada Jl Ahmad Baqi di Medan
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 19 September 2026 - 19:11 WIB

CEGAH GANGGUAN KAMTIB, LPKA MEDAN GELAR RAZIA GABUNGAN

Rabu, 16 September 2026 - 16:11 WIB

Namanya Dicatut Irhamsadani Rambe dalam Isu Seleksi KPID, KAMMI Sumut: Ketua yang Sah Hanya Hasan Basri!

Selasa, 15 September 2026 - 14:31 WIB

BEM UMN Al-Washliyah Tagih Tindak Lanjut Bea Cukai soal Dugaan Monza Ilegal

Sabtu, 5 September 2026 - 16:12 WIB

Gelar Muswil ke III, Syamsuri Terpilih Jadi Ketua IKA UT Medan Periode 2026-2031

Sabtu, 5 September 2026 - 14:27 WIB

Dua Kepala Lingkungan di Medan Ditangkap Terkait Narkoba, Satu Bawa 600 Butir Ekstasi

Berita Terbaru

Kota Medan

CEGAH GANGGUAN KAMTIB, LPKA MEDAN GELAR RAZIA GABUNGAN

Sabtu, 19 Sep 2026 - 19:11 WIB

KPK Dalami Dugaan Aliran Uang dalam Kasus HGB. Foto: Ist.

Nasional

KPK Temukan Petunjuk Aliran Uang Kasus HGB Bogor

Sabtu, 19 Sep 2026 - 13:54 WIB