Medan-Mediadelegasi: Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut memahami dan memaklumi kesulitan Gubernur Sumut untuk mewujudkan visi dan misinya.
Kesulitan Gubernur itu akibat berbagai persoalan dihadapi secara beruntun, mulai dari pandemi Covid-19, krisis global, inflasi dan perkembangan teknologi yang begitu revolusioner dan tanpa mampu diikuti oleh OPD yang ada.
Demikian antara lain poin pendapat akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut atas persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut Tahun Anggaran 2023 disampaikan juru bicara Delpin Barus, Senin kemarin.
Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut itu diteken Ketua Fraksi Mangapul Purba dan Sekretaris Syahrul Ependi Siregar pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan.
Selanjutnya, kata Delpin, sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan oleh Badan Anggaran DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang APBD Sumut TA 2023, bahwa Ranperda tentang APBD Sumut TA 2023 telah disusun berdasarkan KUA dan PPAS serta berpedoman terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip anggaran.
Untuk itu, pembahasan terhadap Ranperda tentang APBD Sumut 2023 telah dapat ditingkatkan ke tahapan selanjutnya yaitu pengambilan keputusan bersama terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan seluruh masukan dan saran serta catatan-atatan dan masukan dari badan anggaran, komisi-komisi maupun pemandangan umum fraksi-fraksi dan pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Adapun Ranperda tentang APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 dengan Pendapatan Daerah Rp13.096.849.774.675,- Belanja Daerah Rp13.811.849.774.675 sehingga Defisit Rp715.000.000.000,-.
Sedangkan Pembiayaan Daerah tercatat, dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp865.000.000.000,-, Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp150.000.000.000,- sehingga jumlah pembiayaan netto Rp715.000.000.000,-dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0. D|Rel
