Medan-Mediadelegasi: Pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang mengingatkan seluruh anggotanya untuk tidak terlibat dalam politik praktis, khususnya pada Pilkada Serentak 2020. Agaknya menjadi angin segar bagi peserta atau kandidat paslon kepala daerah se-Sumut.
Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi (Akhyar-Salman) menyambut antusias pernyataan menyegarkan itu dari orang nomor wahid di institusi kepolisian negeri ini.
Eksesnya pun, tim sukses Akhyar-Salman meminta kepada Kaporestabes Medan untuk menindaklanjuti pernyataan Kapolri itu secara ril, dengan membuka akses atau jalur laporan hotline sebagai sarana pengaduan masyarakat secara online terhadap tindakan tak netralnya oknum ASN.
Menariknya lagi, Tim Sukses Akhyar-Salman menanggapi pernyataan Kapolri itu sebagai bentuk peringatan atau warning terhadap oknum Personel Polri di jajarannya yang dicurigai telah terendus melibatkan diri secara langsung dalam politik praktis Pilkada Serentak 2020.
“Kami yakin pernyataan Kapolri yang bernada warning itu bukan tanpa dasar. Bisa jadi pernyataan itu muncul dikarenakan Kapolri telah mengetahui adanya oknum personel Polri yang terlibat langsung dalam pemenangan salahsatu calon,” kata Gelmok Samosir SH Wakil Ketua Tim Pemenangan Akhyar-Salman menafsirkan pernyataan Kapolri itu, Selasa (29/9/2020).
Lebih jauh disebutkan Gelmok, tampilnya menantu Presiden Jokowi, adalah Bobby Nasution sebagai salah satu kandidat, belakangan memunculkan opini miring di tengah masyarakat, kalau menantu presiden itu mendapat dukungan dari oknum personel lembaga negara.
“Untuk itu, kami memastikan, oknum aparatur lembaga negara, pada Pilwalkot Medan tidak boleh terlibat dalam dukung-mendukung kandidat. Apalagi sampai bertindak memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.
Netralitas Aparatur itu adalah amanah undang-undang, artinya seluruh aparatur wajib netral. “Bahkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekalipun tak bisa ikut campur. Karenanya amanah regulasi itu harus dijunjung tinggi baik itu pejabat ataupun rakyat,” ulasnya.
Oleh sebab itu, lanjut Gelmok, pernyataan Kapolri sebagai realisasi dari undang-undang harus benar-benar dijaga institusi kepolisian. “Jika ada oknum Polri yang mendukung salahsatu kandidat pilwalkot adalah merupakan pelanggaran hukum dan harus ditindak,” cetusnya.
Dia juga mengusik pernyataan Kapolri agar segera ditindaklanjuti di Sumatera Utara. “Kami meminta Kapolri segera menerbitkan surat perintah kepada Kapolda Sumut atau Kapolrestabes Medan agar menindak oknum Polri yang turut terlibat pada Pilwalkot Medan,” tegas Gelomok.
Dia juga menyinggung pernyataan serupa tentang netralitas pada pilkada sudah sering didengungkan, namun terkesan hanya seperti lip service alias basa-basi atau hanya dibibir saja. “Soalnya tidak pernah disertai dengan tindakan yang ril,” ketusnya.
Padahal, beber Gelomok, pada pemilihan langsung sebelumnya keterlibatan oknum aparatur kepolisian, tahapnya pun sudah meresahkan masyarakat. “Tak sedikit warga ditingkat kelurahan dan desa yang mendapatkan tekanan dari oknum personel kepolisian,” celutuknya.
Bahkan mencuat oknum kepolisian pada pesta demokrasi pemilihan langsung sebelumnya, melakukan penekanan terhadap ASN di tingkat kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan, agar mendukung kandidat yang dianggap dekat dengan kekuasaan.
Menyambung hal itu, Tim Hukum Pemenangan Akhyar-Salman, adalah Muhammad Hatta SH mengimbau masyarakar agar aktif melakukan pemantauan di lapangan. “Masyarakat harus berani menyampaikan pengaduan kepada Kapolrestabes Medan atau Kapolda Sumut manakala ada oknum Polri yang bermain pada Pilkada Medan,” ulasnya.
Begitu juga Kapolda Sumut harus bersikap tegas. “Bila ada pengaduan masyarakat soal ketidaknetralan Polri pada Pilkada Medan haruslah ditindaklanjuti. Karena itu amanah undang-undang yang semua orang harus mematuhinya,” tukas Hatta
Bahkan, Hatta menyarankan, agar Polda Sumut dan Polrestabes Medan menyiapkan jalur akses laporan hotline khususnya untuk menerima pengaduan masyarakat terhadap ketidaknetralan oknum personel kepolisian atau ASN.
“Kami bersama tim pendukung Akhyar – Salman juga berencana melakukan audiensi dengan Kapolrestabes Medan untuk menyampaikan dukungan bagi netralitas Polri dalam Pilkada di daerah ini,” pungkasnya. D|Med-41
