Medan-Mediadelegasi: Penegak hukum, baik Kepolisian maupun pihak Kejaksaan, diminta mengusut mafia proyek pembangunan Jembatan SEI Wampu di Kabupaten Langkat. Diduga mangkrak pembangunan jembatan yang sudah terjadi selama lima tahun, tepatnya sejak 2016 itu, dikarenakan banyaknya mafia dalam pelaksanaan pekerjaan.
“Fakta sudah terpampang di depan mata. Jembatan Sei Wampu, Stabat-Langkat, mangkrak sudah lima tahun. Artinya pihak penegak hukum sudah memiliki bukti awal, untuk mengusut siapa-siapa yang terlibat dalam proyek pembangunan jemabatan Sei Wampu, Stabat-Langkat,” tegas Ketua Forum Anak Nusantara (Fans) M Sitorus kepada wartawan di Medan, Kamis (21/01/2021).
Berdasarkan informasi dan hasil investigasi yang dilakukan, papar Sitorus, terlihat sejumlah kejanggalan, mulai dari awal proses penenderan.
Kasus proyek jembatan Sei Wampu yang mangkrak ini sudah mulai sengkarut sejak masa Pimpro atau Kasatker Bambang Pardede bersama Ketua PPK 01 Tanjungpura Cs Ir Robert Pangaribuan bersama asisten pelaksanaan Pahala Hutajulu ST.
“Mungkin inilah pengerjaan jembatan terlama di dunia. Sudah tiga kepala satuan kerja (Satker) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)-I Medan. Pelaksananya juga sudah dua rekanan, yakni PT Karya Agung Senada (KASENA) pimpinan Agusto Silalahi dari Pematang Siantar dan setelah putus kontrak kemudian dikerjakan PT Nur Ikhsan Indo Mulia (NIM). Namun sampai saat ini, kondisi mangkrak,” teragnya.
Ironinya, tandas Sitorus, fakta dan indikasi adanya permainan dalam pelaksana proyek yang bernilai Rp85miliar dan sudah digelontorkan dana sebesar Rp67 miliar, tidak ada terlihat upaya aparat penegak hukum, baik dari Kepolisian maupun Kejaksaan, pro-aktif menyikapinya.
“Menjadi tanda tanya besar, kenapa aparat penegak hukum tidak pro aktif. Padahal fakta sudah terlihat proyek tersebut mangkrak dan keuangan negara sudah dirugikan yang jumlahnya puluhan miliar,” sebut Sitorus.
Libatkan Rekanan Lokal
Sementara itu Ketua Dewan Pembina Gabungan Kontraktor Indonesia (GAKINDO) Provinsi Sumut, Ir John Anta Siagian, menyebutkan pekerjaan proyek jembatan Sei Wampu di Langkat itu memang tidak beres (mangkrak) bahkan tidak sesuai kualitas dan progres pekerjaan, sehingga dana proyek itu terpaksa ditarik Rp 10 miliar kembali ke APBN.
