Selain itu, Mangapul juga menyampaikan bahwa sepanjang kegiatan pemerintah kabupaten untuk kepentingan rakyat sepanjang tidak menyalahi hukum dan merusak lingkungan terutama kawasan hutan maka semua pihak wajib mendukungnya.
Kemudian Komisi B juga mempersoalkan pengerjaan pengerukan kawasan APL Samosir yang menghasilkan produk galian C, sehingga mempertanyakan izin dan peruntukan hasil pengerukan tersebut yang dijawab oleh perwakilan Dinas PU diperuntukan sertunisasi jalan-jalan Kabupaten yang rusak.
Kunjungan Komisi B DPRD Sumut ke Tanah Samosir ini atas dasar laporan masyarakat atas nama Lembaga masyarakat, Komunitas Masyarakat Perantau Samosir (Kompas) diketuai Rokiman Parhusip yang menduga bahwa pengerjaan pelebaran jalan atau pelurusan jalan di Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang berada di kawasan hutan lindung telah melanggar prosedur hukum dan diduga telah merusak kawasan hutan lindung tersebut
Komisi B yang ikut kunjungan tersebut adalah Erwinsyah Tanjung, Saut Bangkit Purba, Irwan Simamora, Manimpan Tobing, Iskandar Sinaga Syahrul Siregar, Anwar Sani Tarigan, Pantur Banjarnahor.
Sementara pihak pemerintah Kabupaten Samosir langsung dihadir Sekda Pemkab Samosir, Dinas Kehutanan, PUPR, Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat disekitar wilayah kecamatan Harian. D|Red
