Jhon Hardi juga mengatakan melalui kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini kita semua dilanda pandemi covid-19, namun upaya-upaya dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK terus dioptimalkan.
Mengakhiri pidatonya Jhon Hardi berharap kepada Bapak Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara kiranya dapat memberikan pembinaan, agar pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Asahan pada masa mendatang dapat lebih baik lagi dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dapat terus dipertahankan.
Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Provsu yang diwakili oleh Kepala Sub Auditoriat Sumut III Syafruddin Lubis menyampaikan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini merupakan program audit universe yang dilakukan di seluruh Indonesia dengan tujuan melakukan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan tanggungjawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi covid-19.
Selain itu Syafruddin mengatakan, bahwa pada hari ini BPK hadir di Kabupaten Asahan untuk meminta jawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Asahan. Terkait pemeriksaan atas penanganan covid-19.
“Kami ingin menilai apakah refocusing dan realokasi APBD, proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, sosial dan penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan Covid-19 telah dialokasikan dan digunakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan,” tutupnya. D|Kis-19
