Klarifikasi adalah langkah yang lebih tepat dibandingkan meminta penurunan pemberitaan,” ujarnya.
Baca Juga : https://mediadelegasi.id/atlet-sea-games-terima-bonus-miliaran-dari-pemerintah/
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari sistem demokrasi yang dijamin undang-undang. Karena itu, setiap keberatan atas pemberitaan seharusnya ditempuh melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi, bukan dengan langkah-langkah yang berpotensi ditafsirkan sebagai pembatasan informasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Rutan Kabanjahe maupun Kanwil Kemenkumham Sumut belum menyampaikan pernyataan resmi yang secara khusus menanggapi pemberitaan berjudul “Alih-Alih Klarifikasi, Rutan Kabanjahe Meminta Takedown Berita Dugaan Peredaran dan Penipuan”.
Drs. Ardiansyah Tanjung menilai, keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk mencegah berkembangnya asumsi publik. Tanpa klarifikasi yang jelas dan terbuka, polemik dikhawatirkan terus bergulir dan berpotensi merugikan semua pihak. D|Red.
Baca artikel menarik lainnya dari
mediadelegasi.id di GOOGE NEWS.
