Medan-Mediadelegasi : DPRD Sumut menyoroti permasalahan tingginya angka putus sekolah dasar di provinsi tersebut. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dikdasmen), Sumut berada di posisi kedua tertinggi angka putus sekolah dasar di Indonesia.
Angka putus sekolah dasar di Sumut mencapai 3030 orang, yang merupakan angka yang cukup tinggi dan memprihatinkan. DPRD Sumut menilai bahwa ini bukan hanya sekadar angka, tetapi peringatan serius untuk pemerintah kabupaten/kota.
Anggota Komisi E DPRD Sumut, Meryl Rouli, menyatakan bahwa putus sekolah dasar dapat memutus masa depan anak-anak dan menghilangkan potensi bangsa. Oleh karena itu, Komisi E DPRD Sumut akan memanggil dan mengevaluasi setiap Disdik di Kabupaten/kota untuk memastikan hak pendidikan anak-anak Sumatera Utara secara menyeluruh dan adil.
Komisi E DPRD Sumut juga akan mendorong setiap kabupaten/kota untuk meningkatkan program beasiswa, mendirikan sekolah berbasis komunitas, dan melakukan pendekatan secara aktif ke masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan untuk masa depan anak.
Gubernur Sumut Bobby Nasution juga merespon hal tersebut dan berjanji akan memperbaiki pelayanan dan fasilitas sekolah terlebih dahulu. Bobby Nasution mengakui masih banyak sekolah yang tidak layak, terutama di Kabupaten Nias Barat.
Bobby Nasution menyatakan bahwa banyaknya masyarakat Sumut yang putus sekolah pada saat jenjang Sekolah Dasar disebabkan beberapa faktor, seperti akses dan fasilitas sekolah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi akan memperbaiki fasilitas dan pelayanan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
DPRD Sumut menilai bahwa permasalahan putus sekolah dasar ini merupakan cerminan dari persoalan yang lebih dalam, seperti adanya ketimpangan akses pendidikan, kemiskinan struktural, dan minimnya pendampingan sosial.
Oleh karena itu, Komisi E DPRD Sumut akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mereka akan memantau dan mengevaluasi program-program pendidikan yang sudah berjalan dan memastikan bahwa anggaran pendidikan benar-benar sampai ke kelompok yang paling rentan.